Minggu, 19 Mei 2013
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 19 Mei 2013 | 08:23 WIB
ICW: Tidak Ada Unjuk Kekuatan KPK dan Polri
Penulis : Aditya Revianur | Senin, 6 Agustus 2012 | 20:55 WIB
|
Share:

ICW: Tidak Ada Unjuk Kekuatan KPK dan Polri
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (memakai jas) dan Kapolri, Jenderal (pol) Timur Pradopo (ketiga dari kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (31/7/2012). Pertemuan tersebut terkait dengan penetapan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulator pembuatan SIM Dikorlantas Polri tahun 2011 dengan tersangka DS oleh KPK.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa perseteruan antara KPK dan Polri yang memanas bukanlah ajang unjuk kekuatan di antara kedua belah pihak. Sejauh pandangan Danang, KPK justru ingin membina hubungan baik dengan Polri dan menghindari konflik terbuka dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Hubungan baik KPK dan Polri penting untuk memudahkan proses penegakan hukum. Golnya antara KPK dan Polri kan sama, yaitu untuk penanganan kasus ini (korupsi simulator SIM Korlantas Polri) dan membongkarnya. Jadi tidak ada yang namanya kuat-kuatan antara KPK dan Polri," ujar Danang di Cikini, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Danang menambahkan bahwa ketika Polri ikut campur menangani tersangka dan barang bukti, hal itu justru mempersulit KPK. Sikap Polri yang sedemikian membangkang harusnya cepat disadari karena bagaimanapun juga Polri adalah institusi penegak hukum. Danang khawatir jika sikap Polri tersebut merupakan ketakutan mereka terhadap penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Danang, penanganan korupsi oleh KPK, seperti kasus Hambalang ataupun wisma atlet, berdampak luas pada tersangka di luar kasus korupsi tersebut, misalnya anggota DPR yang menerima suap. "Ada ketakutan Polri jika kasus itu bisa merembet juga ke tersangka petinggi Polri lainnya," tambahnya.

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus cepat menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun juga Presiden adalah atasan langsung dari Polri. Jika Presiden tidak segera menyelesaikan sengketa penyidikan KPK dan Polri atas kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, maka sengketa ini akan sulit berakhir.

Untuk itu, Danang mendesak Presiden Yudhoyono benar-benar bertindak secara nyata. Keinginan dari KPK untuk menyelesaikan permasalahan dengan akal sehat seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menginstruksikan Polri menghentikan penyidikan.

Polri, lanjut Danang, akan percuma memanggil ahli hukum untuk menguatkan kedudukannya karena rakyat lebih mendukung KPK. Terlebih lagi secara netralitas, Polri sudah kalah telak karena tidak mungkin tega memangsa anaknya sendiri.

Editor :
I Made Asdhiana