Fungsi Pemerintahan SBY Semakin Tidak Jelas - Kompas.com

Fungsi Pemerintahan SBY Semakin Tidak Jelas

Aditya Revianur
Kompas.com - 06/08/2012, 16:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon Uji Materi Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) Habiburokhman menilai bahwa Presiden SBY terlampau lemah dan tidak tegas. Selain itu, fungsi pemerintahan yang dikendalikan oleh SBY dinilai semakin tidak jelas menyusul mengemukanya sengketa penyidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM antara KPK dan Polri.

"Presiden itu terlalu lemah, tidak tegas. Harusnya dia bisa panggil Kapolri dan mengingatkannya supaya harus patuhi UU, biarkan kasus itu ditangani KPK," ujar Habiburokhman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Dia menyebutkan bahwa Polri sulit melepas perkara korupsi simulator SIM Korlantas ke KPK karena jajaran Polri adalah pelaku yang terlibat. Sebagai masyarakat yang mendambakan pimpinan tegas melawan korupsi, Habiburokhman turut menyayangkan ketidakjelasan kebijakan Pemerintahan SBY.

SBY, menurutnya, terkesan lepas tangan ketika dua 'anaknya' saling berkelahi. Anak yang satu, atau KPK, jelas-jelas benar karena berpedoman pada undang-undang. Sedangkan anak yang satunya lagi, yaitu Polri, salah karena mengacu pada undang-undang yang kedudukannya di bawah undang-undang yang diacu KPK.

"SBY malah menganjurkan jika menyelesaikan baik-baik sengketa ini (KPK vs Polri). Di mana fungsi pemerintahannya dia? Kok fungsi pemerintahan SBY semakin tidak jelas. Rakyat Indonesia benar-benar kehilangan seorang pemimpin yang dapat melaksanakan pemerintahan sesuai aturan hukum," ujarnya menyesalkan.

Habiburokhman juga menjelaskan bahwa sinergi yang dilontarkan Presiden SBY tidak jelas. Sinergi yang diungkapkan SBY malah berbahaya dan dapat menyebabkan dualisme kewenangan penyidikan yang tidak efektif. Pernyataan Presiden tersebut dianggapnya multitafsir dan mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat karena tidak memiliki seorang pemimpin yang menjadi teladan dari ketegasan.

Dia tidak lupa mengingatkan bahwa UU KPK tidak mencantumkan join investigation. Kalau perkara itu sudah masuk di KPK, maka institusi hukum lain seperti Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menyidik.

Dia juga menyesalkan jika Polri menggunakan MoU sebagai dalil hukum. Menurutnya kedudukan MoU di bawah undang-undang.

"Saya tak tahu ya belajar hukum di mana orang yang katakan MoU bisa kalahkan UU. Kalau MoU bertentangan dengan UU, maka yang ada absolutely salah dan tak berlaku," tegasnya.

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisAditya Revianur
    EditorAna Shofiana Syatiri

    Terkini Lainnya

    Sopir Kijang Korban Kecelakaan Tol Cawang Masih Dirawat di Ruang ICU

    Sopir Kijang Korban Kecelakaan Tol Cawang Masih Dirawat di Ruang ICU

    Megapolitan
    Hakim Ingin Lihat Rekaman Sidang Novanto di Pengadilan Tipikor, Sidang Praperadilan Diskors

    Hakim Ingin Lihat Rekaman Sidang Novanto di Pengadilan Tipikor, Sidang Praperadilan Diskors

    Nasional
    Warga Jatipadang Capek Rumahnya Digenangi Banjir, Minta Normalisasi

    Warga Jatipadang Capek Rumahnya Digenangi Banjir, Minta Normalisasi

    Megapolitan
    Hanya Sekali Bicara, Novanto Mengadu Tak Diberi Obat oleh Dokter

    Hanya Sekali Bicara, Novanto Mengadu Tak Diberi Obat oleh Dokter

    Nasional
    Fadli Zon Sebut Alasan Partai Gerindra Dukung Sudirman Said

    Fadli Zon Sebut Alasan Partai Gerindra Dukung Sudirman Said

    Nasional
    Soal Bayi yang Meninggal karena Ditolak Puskesmas, Ganjar Minta Administrasi Jangan Berbelit

    Soal Bayi yang Meninggal karena Ditolak Puskesmas, Ganjar Minta Administrasi Jangan Berbelit

    Regional
    Antisipasi Banjir Kiriman, Lima Pintu Air Dibuka di Manggarai

    Antisipasi Banjir Kiriman, Lima Pintu Air Dibuka di Manggarai

    Megapolitan
    KPK Ingin Tayangkan Sidang di Pengadilan Tipikor, Pengacara Novanto Keberatan

    KPK Ingin Tayangkan Sidang di Pengadilan Tipikor, Pengacara Novanto Keberatan

    Nasional
    Australia Rancang Aturan Cegah Pedofil Bepergian ke Luar Negeri

    Australia Rancang Aturan Cegah Pedofil Bepergian ke Luar Negeri

    Internasional
    Baku Pukul di Arena Polo Air

    Baku Pukul di Arena Polo Air

    Olahraga
    Ditanya Nama dan Umur oleh Hakim, Novanto Hanya Diam dan Menunduk

    Ditanya Nama dan Umur oleh Hakim, Novanto Hanya Diam dan Menunduk

    Nasional
    Cari Solusi Banjir Jakarta, Gubernur Anies Akan Panggil Pakar

    Cari Solusi Banjir Jakarta, Gubernur Anies Akan Panggil Pakar

    Megapolitan
    Menlu AS: Kami Siap Berdiskusi dengan Korut Tanpa Prasyarat

    Menlu AS: Kami Siap Berdiskusi dengan Korut Tanpa Prasyarat

    Internasional
    Jokowi Akan Beri Penghargaan untuk Kepala Polisi Malaysia, Singapura, Filipina

    Jokowi Akan Beri Penghargaan untuk Kepala Polisi Malaysia, Singapura, Filipina

    Nasional
    Kata Dokter, kalau Tak Bisa Bicara, Novanto Seharusnya Tak Bisa Jalan

    Kata Dokter, kalau Tak Bisa Bicara, Novanto Seharusnya Tak Bisa Jalan

    Nasional

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM