Yusril: Jika Dibawa ke MK, Polri Lebih Kuat - Kompas.com

Yusril: Jika Dibawa ke MK, Polri Lebih Kuat

Kompas.com - 06/08/2012, 14:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra menilai posisi Kepolisian lebih kuat dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika sengketa kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya melihat lebih kuat polisi," kata Yusril seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Selain Yusril, Polri juga meminta pandangan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dan dua pengacara tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yakni Hotma Sitompul dan Juniver Girsang.

Yusril mengatakan, posisi Polri lebih kuat lantaran kewenangannya diatur dalam UUD 1945, yakni Pasal 30 ayat 4. Dalam ayat itu disebutkan Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Adapun KPK, kata dia, hanya diatur setingkat undang-undang, yakni UU Nomor 30/2002.

"Sekarang bisakah suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Polri) dicaplok oleh lembaga (KPK) yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang? Kalau nanti dibawa ke MK, kita lihat argumentasi KPK seperti apa," kata mantan Menteri Kehakiman itu.

Selain itu, menurut Yusril, perlu juga dilihat institusi mana yang lebih dulu melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM). Jika Kepolisian lebih dulu, kata dia, maka KPK tidak bisa mengambil alih perkara itu.

"Mabes Polri katakan lebih dulu. KPK juga mengatakan lebih dahulu. Makanya dibuktikan di pengadilan siapa yang lebih dahulu. Kalau tidak bisa ditengahi lagi, maka harus menyelesaikan masalah ini ke MK. Biar MK yang putuskan apakah perkara ini di polisi atau KPK," kata Yusril.

Seperti diberitakan, polemik itu terjadi setelah Polri menetapkan lima tersangka dalam perkara itu. Tiga di antaranya juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ketiganya yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Dua lainnya adalah pemenang tender, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Perbedaannya, KPK juga menjerat Djoko selaku Kepala Korlantas saat itu. Adapun Polri juga menjerat bendahara Korlantas Kompol berinisial LGM.

 


EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Terkini Lainnya

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional

Close Ads X