Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sendiri, Ketua KPK Temui Kapolri di Mabes Polri

Kompas.com - 06/08/2012, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012). Samad datang sendiri. Ini adalah pertemuan kedua pucuk pimpinan KPK dan Polri setelah pertemuan pertama saat penggeledahan KPK di Gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, unsur pimpinan KPK yang menemui Kapolri hari ini hanya Abraham Samad. "Rencananya, Ketua KPK saja yang hadir," ujar Johan saat dihubungi, Senin. Pertemuan tersebut akan meluruskan perbedaan pendapat antara KPK dan Polri dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja sebelumnya mengatakan, dalam pertemuan itu KPK akan menyampaikan keinginannya agar Polri mematuhi undang-undang. Sesuai undang-undang, KPK lebih berhak atas penanganan kasus tersebut. Undang-Undang tentang KPK menyebutkan, jika KPK lebih dulu meningkatkan status penanganan suatu kasus ke tahap penyidikan, lembaga penegakan hukum lain harus berhenti mengusut kasus itu.

Dalam hal ini, KPK meningkatkan status penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM tanggal 27 Juli 2012, sementara Polri mulai menyidik per 1 Agustus 2012. Dia melanjutkan, sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, perbedaan-perbedaan pendapat di antara KPK dan Polri harus diselesaikan.

"Jadi, dengan adanya pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolri, ada yang perlu disamakan dan dibulatkan," katanya.

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, yakni Irjen Djoko Susilo, Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukoco S Bambang. Beberapa hari setelahnya, Polri mengumumkan lima tersangka. Tiga dari lima tersangka Polri sama dengan tersangka KPK. Mereka adalah Didik, Budi, dan Sukoco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com