Jumat, 25 April 2014

News / Nasional

CICAK : Presiden Langgengkan Korupsi di Polri

Minggu, 5 Agustus 2012 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan polemik penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Presiden dinilai mencari langkah aman dalam menyikapi masalah itu.

Hal itu disampaikan oleh Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi (CICAK) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Minggu ( 5/8/2012 ). CICAK adalah koalisi berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Coruption Watch, Transparency International Indonesia TII, Masyarakat Pemantau Peradilan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan organisasi lain, serta para aktivis anti korupsi.

Taufik Basari mewakili CICAK mengatakan, jika presiden memiliki visi membersihkan korupsi di lingkungan penegak hukum, khususnya di Kepolisian, maka presiden seharusnya menggunakan perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi untuk membersihkan Polri.

Presiden dinilai sudah beberapa kali melewatkan kesempatan baik untuk membersihkan Polri dari jenderal korup. Contohnya, tidak tuntasnya perkara rekening gendut perwira tinggi Polri dan kasus Gayus HP Tambunan.

"Presiden gagal menempatkan dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang membawahi Polri. Keliru jika menganggap dirinya akan intervensi ketika memerintahkan Polri untuk taat hukum dengan menarik diri dari kasus itu. Langkah itu sesuai dengan Pasal 50 UU KPK. Kewajiban konstitusional presiden untuk meluruskan kekeliruan hukum atas peraturan perundang-undangan. Tidak malah membiarkannya," kata Taufik.

"Di luar konteks yuridis, presiden tentu paham akan terjadi konflik kepentingan jika Polri yang menyidik jenderal mereka. Jika itu terjadi, ujungnya sudah bisa ditebak (tidak tuntas)," tambah mantan pengacara Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah itu.

Taufik melanjutkan, jika presiden tidak tegas, maka akan lahir Cicak Vs Buaya jilid II. Akhirnya, malah merugikan upaya pemberantasan korupsi. "Posisi SBY yang tidak tegas dapat diartikan melanggengkan korupsi di Kepolisian dan sengaja atau tidak sengaja dapat dinilai publik sebagai turut serta melindungi aktor utama kasus itu," ujar dia.


Penulis: Sandro Gatra
Editor : A. Wisnubrata