Minggu, 26 Oktober 2014

News / Nasional

Anas : Kasus KPK vs Polri Jangan Dikisruh-kisruhkan

Sabtu, 4 Agustus 2012 | 23:02 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi driving simulator di tubuh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus bergulir. Polemik tentang proses penyidikan harus diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun mendapat berbagai tanggapan. Salah satunya dari Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Jangan dikisruh-kisruhkan lah itu, lebih baik kerja sama daripada sama-sama kerja, apalagi tidak kerja sama," ujarnya usai acara buka puasa bersama jajaran Partai Demokrat di rumah Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Jalan Batu Sari I, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (4/8/2012).

Meski demikian, Anas menganggap polemik tentang proses penyidikan kasus yang menimpa tubuh institusi penegak hukum tersebut memang berpotensi menimbulkan kekisruhan di kedua pihak. Oleh sebab itu, dirinyanya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menggiring opini yang menimbulkan kekisruhan.

"Memang ada potensi, tapi maksud saya jangan dikisruh-kisruhkan jangan digiring untuk dikisruhkan, gitu," katanya.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Korlantas Polri, Senin (30/7/2012). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan penggelapan dana pengadaan barang simulator pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh institusi penegak hukum itu. Tanggal 3 Agustus 2012, Bareskrim Polri pun melakukan penahanan terhadap empat orang yang terlibat kasus tersebut, di antaranya Brigjen Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo dan Budi Susanto.

Tak berhenti hingga di situ, polemik muncul ketika proses penyidikan disarankan diserahkan ke polisi. Bareskrim Polri meyakini akan tetap menyidik perkara korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Alasannya, belum ada ketentuan beracara yang mengatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, dalam Pasal 50 Ayat 1, 3, dan 4 tertuang bahwa lembaga penegakan hukum lain tidak dapat menangani suatu kasus yang sudah lebih dulu ditangani KPK. Bahkan, institusi yang dipimpin Jenderal (Pol) Timur Pradopo itu mempersilakan KPK jika mau menggugat ke pengadilan agar penyidikan dihentikan.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Hertanto Soebijoto