Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tetap Jalan meski Presiden Minta Serahkan ke KPK

Kompas.com - 04/08/2012, 14:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian akan tetap maju menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar kasus tersebut ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Polisi bekerja sesuai dasar hukum, saya ulangi, polisi bekerja atas dasar hukum. Nanti hasil penyidikan akan dibawa ke kejaksaan, dibawa ke meja hijau, dibuktikan benar atau tidak," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anang Iskandar di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).

Menurut dia, Polri akan tetap maju dengan empat tersangka, sedangkan KPK masih dapat maju dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo. "Ini join investigasi masih maju dengan empat tersangka, KPK bisa maju dengan tersangka DS yang sudah ditetapkan tersangka," ujarnya.

Hingga saat ini, Presiden Yudhoyono belum mengeluarkan pernyataan tegas terkait dengan kisruh penanganan kasus dugaan korupsi simulator antara KPK dan Polri tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK lebih berhak menangani kasus itu karena lebih dulu menetapkan tersangka dibandingkan dengan kepolisian.

Sejumlah kalangan mendesak Presiden untuk meminta Polri mematuhi undang-undang tersebut. Presiden melalui juru bicara KPK, Julian Aldrin Pasha, Jumat (3/8/2012), menegaskan agar Kepolisian Negara RI dan KPK jangan saling berkompetisi dalam penanganan kasus hukum. Menurut Julian, Presiden membatasi diri karena ini ranah hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, seolah terjadi "berebut" kasus antara Polri dan KPK. Setelah KPK meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi simulator ke tahap penyidikan pada 27 Juli 2012, Polri mengklaim sudah mulai menyidik pada 1 Agustus 2012. Kemudian, tiga dari lima tersangka yang ditetapkan Polri adalah orang yang sama dengan tersangka KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com