Sabtu, 2 Agustus 2014

News / Nasional

SBY Melempem Tangani Sengketa KPK dan Polri

Jumat, 3 Agustus 2012 | 20:59 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan atasan langsung Polri dinilai melakukan pembiaran terkait sengketa penyidikan perkara kasus korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan KPK dan Polri. SBY menunjukkan dirinya melempem dalam mengambil keputusan yang sangat jelas tindak pelanggaran hukum.

"Jika Presiden SBY tetap diam dan membiarkan masalah ini berlarut lalu meruncing, maka Presiden justru melanggar hukum," ujar praktisi hukum Taufik Bashari di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Taufik yang akrab disapa Tobas menerangkan bahwa Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Jika Presiden tetap melempem dan Kapolri beserta jajarannya bersikeras untuk menangani penyidikan, Presiden dapat tersangkut perkara pidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Presiden itu atasan Polri karena Polri berada langsung di bawah Presiden. Yang paling bertanggung jawab jika Polri melanggar hukum adalah Presiden. Kalau SBY diam dan hanya menunggu saja, tapi tidak ada keputusan yang keras menjewer Polri, maka dapat dikatakan SBY takut pada Polri dan melakukan tindakan yang melanggar hukum," tambahnya.

Hal senada diungkapkan Ketua LBH Jakarta Alvon Kurnia Palma. Alvon berharap aparat kepolisian tidak meruncingkan keadaan dan polemik cicak versus buaya terulang.

Dia juga menambahkan, jika melihat SBY yang lemah dan tidak bijak, ke depannya Polri sebaiknya tidak berada di bawah komando Presiden. Kewenangan Polri harus dikembalikan pada tujuan dari Polri berdiri, yaitu sebagai institusi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Jika Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, lanjut dia, Polri akan tetap arogan dan memandang remeh institusi lainnya. Hal itu juga disebabkan karena Polri berada langsung di bawah Presiden.

"Kalau Presidennya seperti SBY, maka Polri akan tetap arogan dan sewenang-wenang pada masyarakat. Kini kita dapat menilai wujud dari Presiden kita dalam mengambil keputusan. Pembiaran dan tidak memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Harusnya masalah ini kalau SBY tegas dan benar-benar berdiri di garda depan perang melawan korupsi maka sengketa penyidikan antara KPK dan Polri tidak akan terjadi," kata Alvon.


Penulis: Aditya Revianur
Editor : Ana Shofiana Syatiri