Penyidikan Bareskrim Polri Haram - Kompas.com

Penyidikan Bareskrim Polri Haram

Aditya Revianur
Kompas.com - 03/08/2012, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas perkara dugaan korupsi proyek simulasi kemudi roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada 2011 dinilai cacat hukum.

Penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyalahi ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyidikan perkara korupsi yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam hukum dikenal lex specialis lex generalis. Hukum khusus menggantikan hukum umum. UU KPK dan Tipikor itu kan jelas-jelas hukum khusus sedangkan UU KUHAP jelas hukum umum. Selain itu hukum yang baru juga mengesampingkan hukum lama. Jelas terlihat kalau dasar Bareskrim menggunakan KUHAP tidak berdasar dan jika tetap melanjutkan penyidikan, maka Polri sebagai penegak hukum telah melanggar hukum itu sendiri," terang Asep Iwan Inawan, pakar hukum, dalam pernyataan sikap koalisi Masyarakat untuk reformasi Polri di kantor Transparency International Indonesia Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Iwan menjabarkan bahwa di KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Hal tersebut berbahaya karena Bareskrim dapat menutup perkara dengan alasan bukti tidak cukup. Sebab itu, pengecualian harus dilakukan jika Polri tidak mau mengalah dan bebesar hati menyerahkan penyidikan ke KPK.

Secara hukum, lanjutnya, mandat penyidikan perkara korupsi jelas harus ditangani oleh KPK. Dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan juga bahwa KPK tidak boleh menghentikan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP.

"Di UU KPK jelas disebutkan bahwa KPK yang paling berhak melakukan penyidikan kasus korupsi. Kalau KPK sudah melakukan penyidikan maka Kejaksaan dan Polri wajib menghentikan penyidikan. Kalau Polri masih lanjut melakukan penyidikan dengan dasar KUHAP maka hukumnya haram," tambahnya.

Hal senada turut pula diungkapkan oleh Haris Azhar, Koordinator Kontras, yang mengungkapkan bahwa dasar hukum yang diacu oleh Bareskrim akan otomatis digugurkan pengadilan atas dasar kompetensi. Ranahnya prosedur penanganan perkara korupsi tidak terletak di Polri tapi KPK. Polisi, lanjutnya, tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena hal itu justru dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja KPK.

"Kinerja KPK akan terhambat jika Polri tetap bersikeras melakukan penyidikan dengan dasar hukum yang dapat digugurkan pengadilan tersebut. Kalau tetap ngotot melakukan penyidikan maka kuat dugaan bahwa Polri melindungi para koruptor yang sudah dijadikan KPK sebagai tersangka," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan Polri bersikeras memiliki wewenang dalam menangani kasus tersebut. Polri pun mempersilakan KPK jika mau menggugat ke pengadilan agar penyidikan dihentikan oleh Polri. Sutarman menjelaskan pihaknya hanya akan tunduk pada KUHAP.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisAditya Revianur
    EditorTri Wahono
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

    Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

    Megapolitan
    Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

    Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

    Nasional
    Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

    Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

    Regional
    Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

    Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

    Megapolitan
    Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

    Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

    Regional
    TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

    TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

    Nasional
    Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

    Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

    Nasional
    Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

    Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

    Olahraga
    Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

    Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

    Megapolitan
    Survei Pilkada Jatim: Pemilih 'Cuek' ke Khofifah, yang 'Galau' ke Gus Ipul

    Survei Pilkada Jatim: Pemilih "Cuek" ke Khofifah, yang "Galau" ke Gus Ipul

    Regional
    Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

    Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

    Megapolitan
    Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

    Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

    Megapolitan
    Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

    Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

    Regional
    Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

    Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

    Regional
    Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

    Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

    Olahraga

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM