Presiden Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc - Kompas.com

Presiden Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Kompas.com - 03/08/2012, 16:23 WIB

MALANG, KOMPAS.com -- Masih maraknya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung dan Presiden juga didesak segera bisa menuntaskan lima kasus pelanggaran HAM berat. Kelima pelanggaran HAM meliputi kasus 65, penembak misterius (Petrus), Semanggi 1 dan 2 serta Trisakti.

"Melihat kondisi yang terjadi, hingga kini (pelanggaran HAM, red) belum juga selesai. Wajib hukumnya dibentuk pengadilan HAM ad hoc. Itu desakan Komnas HAM pada Presiden," tegas Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simalue yang ditemui di Kota Malang, Jumat (3/8/2012).

Menurut Syafruddin, DPR, Presiden dan Kejaksaan Agung dalam waktu dekat bisa membuat konsensus bersama untuk mempercepat penanganan kasus tersebut. Karena, jika dibiarkan, penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan terus tertunda.

"Sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, Presiden harus membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Namun, hingga kini meski DPR telah mengeluarkan rekomendasi, tapi Presiden tak segera membentuk pengadilan HAM," katanya.

Akibatnya, tambah Syafruddin, Kejaksaan Agung tak bisa menyidik kasus tersebut. "Alasannya, penyidik membutuhkan surat pemanggilan paksa dari pengadilan yang ditunjuk jika ada saksi yang mangkir," ujarnya.

Akibatnya, hasil penyelidikan Komnas HAM, kelima kasus itu terbengkalai di Kejaksaan Agung.

"Sebenarnya, hasil penyelidikan telah lama dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," katanya.

 


EditorFarid Assifa
Komentar

Terkini Lainnya

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Megapolitan
Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal  Win Long BH 2998

Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal Win Long BH 2998

Regional
Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Regional
'Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres'

"Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres"

Nasional
India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

Internasional
Indonesia Mini di 'Kampus Toleransi' Salatiga

Indonesia Mini di "Kampus Toleransi" Salatiga

Regional
Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Regional
Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Internasional
Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Regional
Gelar 'Gala Dinner' di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Gelar "Gala Dinner" di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Megapolitan
Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Regional
Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Regional
Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Regional
Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Regional

Close Ads X