Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Warga di Tegalbuleud Dirusak

Kompas.com - 03/08/2012, 01:20 WIB
Herlambang Jaluardi

Penulis

     

 

SUKABUMI, KOMPAS.com---Rumah milik Yahya (45) di Dusun Cikiara, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dirusak sekitar pukul 10.00, Kamis (2/8/2012).

Para perusak berjumlah 12 orang, juga merusak Musholla yang dibangun oleh Yahya. Diduga, perusakan itu akibat konflik tanah antara Perhutani dengan warga.

"Mereka datang dengan sepeda motor sekitar pukul 10.00 dengan teriak-teriak mengucapkan kata-kata kasar. Mereka meminta kami pindah. Tak lama, mereka langsung merusak rumah dan Musholla," kata Halifah (32) istri Yahya, sambil terisak.

Menurut Yahya, para perusak itu tidak mengenakan seragam tertentu. Beberapa dari mereka mengenakan jaket. Mereka bilang saya harus pindah dari sini dengan imbalan Rp 200.000.

"Tapi saya tidak mau karena rumah dan Musholla ini saya bangun secara sedikit demi sedikit," ujar Yahya, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan.

Yahya dan Halifah menduga para perusak itu merupakan orang suruhan Perhutani. Sebab, sebelumnya, pernah terjadi konflik antara warga dan perusahaan itu.

"Mereka (para perusak) mengatakan, saya tidak berhak tinggal di sini, karena tanah ini merupakan milik Perhutani. Padahal ini adalah tanah negara," kata Yahya.

Madbulloh (42), Ketua Himpunan Petani Nelayan Sukabumi, yang sering mendampingi warga, menuturkan perselisihan bermula saat Perhutani menganggap tanah seluas sekitar 2.000 hektar di empat desa, yaitu Bumiasih, Tegalbuleud, Sumberjaya, dan Calinking merupakan miliknya pada dekade 1990-an.

Menurut Madbulloh, warga sudah menempati tanah tersebut yang sebelumnya merupakan hak guna usaha dari PTPN VIII Cikaso.Yahya tinggal di wilayah tanah eks-perkebunan itu.

Sebelumnya, sekitar tahun 1970-an, memang ada kabar bahwa pihak perkebunan menitipkan penguasaan lahan kepada Perhutani sebab masih sedikit warga yang tinggal di situ, lanjut Madbulloh.

Dalam perkembangannya, warga yang tinggal di wilayah tersebut semakin banyak, dan memanfaatkan lahan itu sebagai mata pencaharian mereka. Hingga saat ini, tak kurang dari 1.000 jiwa tinggal disana.

Seiring dengan reformasi agraria pada 1999, warga mulai memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka kelola. "Awal tahun ini, dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, yang juga dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional, kepolisian, TNI, dan DPRD Kabupaten Sukabumi sudah diputuskan bahwa tanah ini adalah lahan eks perkebunan, bukan milik Perhutani," kata Madbulloh.   

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com