Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi di Korlantas

Kompas.com - 02/08/2012, 10:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menangani seluruh perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi di Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Sedangkan kepolisian didesak menyerahkan seluruhnya penanganan perkara itu kepada KPK.

"Ambil alih penuh oleh KPK. Polri tidak legitimate walaupun legal," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi, Kamis ( 2/8/2012 ).

Eva mengatakan, sebelum KPK meningkatkan perkara itu ke penyidikan, Polri sudah mengklaim bahwa dalam perkara itu tidak ditemukan indikasi korupsi. Sebaliknya, KPK dapat menemukan bukti adanya dugaan korupsi hingga menjerat para perwira tinggi Polri.

Sebelumnya, KPK menjerat mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol). Lalu, ikut dijerat Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo. Dia adalah pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp 198 ,7 miliar itu.

Tersangka lain, yakni Budi Susanto (Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi) dan Sukoco S Bambang (Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia).

Eva menambahkan, dengan mengambil alih seluruh perkara itu, maka secara teknis penyidik KPK akan lebih mudah menggunakan seluruh dokumen hasil sitaan di Gedung Koprs Lantas Polri. Seperti diketahui, dokumen hasil sitaan KPK sempat tertahan di Gedung Korps Lantas. Polri beralasan juga menangani perkara itu.

Desakan sama disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hadjriyanto Y Thohari. Menurut dia, Polri tidak boleh ikut campur dalam penanganan perkara itu dengan alasan apapun.

"Kenapa Polri mesti ikut? Bukankah para penyidik di KPK juga terdiri dari aparat-aparat kepolisian dan kejaksaan juga? Keikutsertaan Polri dalam proses pemeriksaan kasus yang melibatkan jenderal Polri justru akan menimbulkan tanda tanya, dan akhirnya kecurigaan publik," kata Hadjriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com