Pembatasan BBM Bersubsidi Mobil Dinas Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali dinilai tidak efektif untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi karena instrumen pembatasan itu memiliki ruang lingkup terbatas.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto Rabu (1/8/2012), di Jakarta.

Menurut Pri Agung, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap volume kuota BBM nasional.

Di tahun ini, kemungkinan dapat menghemat konsumsi BBM bersubsidi tidak lebih dari 50.000 kiloliter karena baru dijalankan 1 Agustus ini. "Itu pun dengan asumsi, program itu berjalan lancar dan tidak ada kebocoran," kata dia.

Dengan melihat praktik di lapangan selama diterapkan di Jabodetabek periode Juni-Juli ini, lanjut Pri Agung, terlihat masih belum semua kendaraan dinas pemerintah menggunakan stiker khusus "tidak menggunakan BBM subsidi".