Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hotma: KPK Harus Kembalikan Barang Bukti ke Polri

Kompas.com - 01/08/2012, 18:53 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara tersangka KPK Irjen Djoko Susilo, yakni Hotma Sitompoel mengatakan bahwa KPK harus mengembalikan sejumlah barang bukti yang tidak berkaitan dengan simulator SIM tersebut. Tindakan penyitaan yang dilakukan KPK dianggap berlebihan.

"Kembalikan barang yang tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan kasus itu atau kami bisa gugat ke pengadilan," kata Hotma saat menggelar Jumpa Pers di Kantor Hotma Sitompoel, Jl. Martapura No.3, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012) sore.

Menurut Hotma, ada beberapa dokumen yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. KPK dianggap melanggar etika karena melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut karena tidak berkoordinasi dengan Polri yang sudah lebih dahulu menangani kasus tersebut.

Hotma mengatakan beberapa barang bukti yang disita KPK juga masih dibutuhkan Polri untuk melanjutkan penyidikan. "Barang yang disita KPK itu juga dibutuhkan penyidik Polri," terang Hotma.

KPK dianggap telah melanggar MoU (kesepakatan bersama) antara Kepolisisan dan Kejaksaan tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut telah ditandatangani bersama pada 29 Maret 2012.

"Apabila ada penanganan objek dan subjeknya sama, maka yang lebih dulu melanjutkan penyelidikan adalah instansi yang lebih dulu menangani perkara itu," terang Juniver Girsang yang juga pengacara Irjen Djoko Susilo. Hal tersebut menurut Juniver telah tertuang dalam pasal 8.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com