Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walubi Tetap Dukung Hartati

Kompas.com - 01/08/2012, 15:57 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Hartati Murdaya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Walubi. Seluruh umat Buddha di Indonesia diimbau untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan dari pihak di luar Walubi yang menginginkan Hartati mundur dari jabatan Ketum DPP Walubi.

"Di Walubi tidak ada perpecahan, tidak ada pihak yang berambisi untuk menggantikan Ibu Hartati. Walubi sebagai sebuah organisasi keagamaan berpegang teguh pada mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART," ujar Pandita Madya Gatot Soekarno Adhi, Wakil Sekretaris Jenderal Walubi di Kantor Walubi, Jakarta, Rabu (1/8/2012).

Menurut Gatot, organisasi Buddha yang meminta Hartati Murdaya mundur dari jabatan Ketua DPP Walubi tidak termasuk dalam organisasi Walubi. Ia meminta umat Buddha berpikiran jernih dan tenang menyikapi berbagai pemberitaan negatif mengenai Hartati.  "Masyarakat Buddha jangan terpancing isu miring dari segelintir provokator yang menghendaki Ibu Hartati mundur. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Menyikapi hal ini kita sebagai umat Buddha harus berpikir jernih," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walubi meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Hartati yang kini tersandung perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama Buddha dan pengurus organisasi Buddha Gema Budhi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (30/7/2012). Mereka meminta Siti Hartati Murdaya mundur sebagai Ketua Umum Walubi.  Menurut Bhikhu Jimmu, umat Buddha resah dan dirugikan dengan adanya tokoh Buddha yang terjerat kasus suap. Hartati diminta mundur demi ketentraman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com