Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walubi Tetap Dukung Hartati

Kompas.com - 01/08/2012, 15:57 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Hartati Murdaya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Walubi. Seluruh umat Buddha di Indonesia diimbau untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan dari pihak di luar Walubi yang menginginkan Hartati mundur dari jabatan Ketum DPP Walubi.

"Di Walubi tidak ada perpecahan, tidak ada pihak yang berambisi untuk menggantikan Ibu Hartati. Walubi sebagai sebuah organisasi keagamaan berpegang teguh pada mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART," ujar Pandita Madya Gatot Soekarno Adhi, Wakil Sekretaris Jenderal Walubi di Kantor Walubi, Jakarta, Rabu (1/8/2012).

Menurut Gatot, organisasi Buddha yang meminta Hartati Murdaya mundur dari jabatan Ketua DPP Walubi tidak termasuk dalam organisasi Walubi. Ia meminta umat Buddha berpikiran jernih dan tenang menyikapi berbagai pemberitaan negatif mengenai Hartati.  "Masyarakat Buddha jangan terpancing isu miring dari segelintir provokator yang menghendaki Ibu Hartati mundur. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Menyikapi hal ini kita sebagai umat Buddha harus berpikir jernih," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walubi meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Hartati yang kini tersandung perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama Buddha dan pengurus organisasi Buddha Gema Budhi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (30/7/2012). Mereka meminta Siti Hartati Murdaya mundur sebagai Ketua Umum Walubi.  Menurut Bhikhu Jimmu, umat Buddha resah dan dirugikan dengan adanya tokoh Buddha yang terjerat kasus suap. Hartati diminta mundur demi ketentraman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com