Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/08/2012, 14:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri diminta segera menonaktifkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo dari jabatan Gubernur Akademi Kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penonaktifan itu dinilai untuk kepentingan penyidikan dan kebaikan Polri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, ketika dihubungi pada Rabu (1/8/2012). Ia mengatakan, penonaktifan Djoko diperlukan untuk memudahkan penyidikan di KPK. Menurut dia, para penyidik yang berasal dari kepolisian pasti akan merasa sungkan untuk memeriksa senior mereka yang masih menyandang jabatan tinggi dan pangkat bintang dua.

Alasan lain, lanjut Basarah, agar institusi pendidikan bergengsi milik Polri, yakni Akpol, tidak terseret dan terkena dampak politik dalam kasus yang dialami Djoko. KPK menjerat Djoko dengan sangkaan menerima suap dalam proyek pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi ketika menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011.

"Memang diperlukan langkah heroik dari Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk mengambil tindakan strategis, cepat, dan tepat. Menonaktifkan DS sesegera mungkin dari jabatan Gubernur Akpol dan mendukung KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan Polri adalah contoh tindakan heroik Kapolri yang ditunggu masyarakat," pungkas Basarah.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, penonaktifan Djoko adalah kewenangan Kapolri. Namun, keduanya menyakini pihak Kepolisian pasti akan segera menonaktifkan Djoko dari Akpol.

"Tinggal menghitung hari aja. Sudah jadi tersangka, kan. Kami saja di parpol jadi tersangka langsung dinonaktifkan, apalagi di Kepolisian," kata Ruhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Nasional
    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    Nasional
    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Nasional
    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    Nasional
    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Nasional
    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Nasional
    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Nasional
    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Nasional
    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Nasional
    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    Nasional
    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    Nasional
    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Nasional
    Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

    Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com