Mabes Polri Bantah Halangi KPK di Gedung Korlantas - Kompas.com

Mabes Polri Bantah Halangi KPK di Gedung Korlantas

Kompas.com - 31/07/2012, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) membantah pihaknya menghalangi atau menahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada penggeledahan di Gedung Korlantas Polri, Senin (30/7/2012) sore hingga Selasa (31/7/2012). Hal tersebut disampaikan, Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Anang Iskandar kepada Kompas.com, pagi ini.

"Bukan menahan, yang betul adalah koordinasi dalam rangka penyelidikan. Penyidik Polri juga sudah melakukannya (penyidikan atas kasus dugaan korupsi simulator kemudi motor dan mobil) dengan memeriksa 32 saksi," kata Anang, Selasa (31/7/2012) pagi.

Ia membenarkan, penggeledahan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang mengarah ke salah satu pejabat Korlantas. Menurut Anang, pihaknya justru mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Namun, penyelidikan kasus tersebut memang sudah lebih dulu ditangani penyidik Polri.

"Iya, memang harus diselidiki. Sekarang KPK juga menangani kasus itu. Kami mendukung untuk diselesaikan," ujar Anang. Ia menjelaskan, pihaknya juga siap membantu penyidik KPK menangani kasus tersebut jika diserahkan kepada Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK yang pada Senin (30/7/2012) malam melakukan penggeledahan di Gedung Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri tertahan selama berjam-jam dan tidak boleh keluar dari gedung tersebut hingga Selasa (31/7/2012) dini hari. Tak kurang dari 10 penyidik KPK terlibat dalam penggeledahan.

"Kami tertahan 10 jam di sini karena tidak boleh keluar dari Korps Lantas (lalu lintas)," kata seorang sumber di lingkungan penyidik KPK kepada Kompas.com, Selasa dini hari.

Pada penggeledahan kali ini, penyidik KPK menemukan semua dokumen asli, termasuk aliran dana yang mengarah ke pejabat Korlantas. Para penyidik melakukan penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi simulator kemudi motor dan mobil.

Pada Sabtu (28/7/2012), Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terhadap Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S Bambang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana pengadaan simulator, menjadi 3 tahun 10 bulan penjara.  Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya menghukum Soekotjo selama 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Kasus ini diduga melibatkan pejabat tinggi Polri, Inspektur Jenderal berinisial DS. Irjen DS diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Proyek ini diklaim telah sesuai prosedur dan Mabes Polri membantah bila Irjen DS menerima suap.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Regional
    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Internasional
    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Megapolitan
    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Nasional
    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Regional
    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Regional
    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Regional
    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Nasional
    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Megapolitan
    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Internasional
    'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    "Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    Megapolitan
    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Internasional
    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Regional
    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Nasional
    Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

    Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

    Regional

    Close Ads X