Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Hartati Lama Diperiksa KPK

Kompas.com - 31/07/2012, 06:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya Poo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (30/7/2012), selama lebih kurang 13 jam. Pemeriksaan Hartati ini tergolong lama. Pada Jumat (27/7/2012) pekan lalu, pengusaha yang dikenal sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) itu juga diperiksa lebih kurang 12 jam oleh penyidik KPK. Hartati diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah. Mengapa pemeriksaan Hartati begitu lama?

Seusai diperiksa pada Senin malam, Hartati mengaku tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan ke penyidik KPK. Lamanya pemeriksaan dikarenakan Hartati menjawab pertanyaan penyidik secara tertulis. "Lamanya karena saja jawab secara tertulis supaya jelas satu per satu pertanyaannya. Sampai satu pulpen habis," ujar Hartati di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin malam.

Hartati tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar gedung pukul 23.11 WIB. Menurut Hartati, pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepadanya tidak terlalu banyak. "Penjelasan saya yang banyak," tambahnya.

Dalam pemeriksaan sekitar 13 jam itu, Hartati mengaku ditanya penyidik seputar rekaman pembicaraan antara dirinya dan Bupati Buol, Amran Batalipu. Meskipun mengakui pembicaraan tersebut, Hartati enggan mengungkapkan isi percakapannya dengan Amran. Informasi dari KPK menyebutkan kalau rekaman pembicaraan Hartati dengan Amran itu menjadi bukti KPK dalam mengusut keterlibatan Hartati.

Rekaman tersebut diduga berisi permintaan Hartati agar Amran mengurus hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawitnya di Buol. Menurut Hartati, isi pembicaraannya dengan Amran seputar hal-hal yang bersifat diplomatis. Dia mengaku tak menghubungi Amran langsung, tetapi disambungkan ke Amran oleh seseorang. "Ada orang telepon, teleponnya dikasih ke saya, tapi ngomongnya diplomatis saja, ya enggak ngomong apa-apa," katanya.

Hartati pun tidak menjawab secara tegas saat ditanya perihal pertemuannya dengan Amran. Meskipun demikian, dia mengakui pernah bertemu dengan Amran.

"Bukan pertemuan, bertemu aja di lobi, tapi enggak banyak ngomong apa-apa," ucap Hartati saat ditanya ihwal pertemuannya dengan Amran.

Hartati juga mengeluhkan sistem manajemen perizinan di Indonesia yang dianggap menyulitkan pengusaha.

"Karena seperti kami ini sudah berjuang ke daerah terpencil karena terpanggil dan sebagainya, tapi terjadi salah paham seperti ini. Saya kan akhirnya jadi korban," ujar Hartati.

Sebelumnya, Patra M Zein selaku pengacara Hartati mengatakan kalau kliennya diperas Bupati Buol. Seusai diperiksa Jumat (27/7/2012) pekan lalu, Hartati mengakui pernah dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran. Dari Rp 3 miliar yang diminta, hanya diberikan Rp 1 miliar. Namun, menurut Hartati, bukan dirinya yang memberi suap ke Amran.

Adapun uang tersebut, katanya, diberikan ke Amran terkait kondisi keamanan PT HIP dan PT CCM di Buol yang terancam. Dalam kasus dugaan suap kepengurusan HGU ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Buol Amran Batalipu dan dua petinggi PT HIP, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono. Kedua anak buah Hartati itu diduga menyuap Amran terkait kepengurusan HGU di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com