Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati Mengaku Dipaksa Amran Berikan Uang

Kompas.com - 30/07/2012, 17:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hartati Murdaya Poo melalui pengacaranya, Patra M Zein, mengungkapkan kalau Bupati Buol Amran Batalipu melakukan pemerasan terhadapnya. Pemberian uang ke Amran, katanya, dilakukan atas paksaan Amran.

"Itu karena dipaksa," kata Patra di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (30/7/2012), yang mendampingi Hartati saat diperiksa KPK. Hartati dikenal sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan di Buol.

KPK memeriksa Hartati sebagai saksi untuk petinggi PT HIP, Gondo Sudjono, yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Amran. Menurut Patra, harus dibuktikan lebih dulu apakah ini upaya penyuapan atau pemerasan sebelum membuat kesimpulan.

"Kita tunggu proses keseluruhan, nanti kita lihat BAP (berita acara pemeriksaan)," ujarnya.

Jikapun benar ada upaya penyuapan, menurutnya, Hartati tidak tahu-menahu. Bahkan, saat Gondo dan petinggi PT HIP lainnya, Yani Anshori, tertangkap, Hartati langsung melakukan audit keuangan internal.

"Enggak ada uang sebanyak angka M itu," ucap Patra.

KPK sebelumnya menangkap Gondo dan Yani secara terpisah sesaat setelah keduanya diduga memberi uang suap ke Amran. Nilai suapnya diduga mencapai Rp 3 miliar. Seusai diperiksa, Jumat (27/7/2012) sekitar 12 jam, Hartati mengakui dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran.

Dari Rp 3 miliar yang diminta, Amran hanya diberi Rp 1 miliar. Namun menurut Hartati, bukan dia yang memberikan uang tersebut ke Amran. Hartati juga mengatakan, pemberian uang itu dilakukan terkait kondisi PT HIP dan PT CCM di Buol yang keamanannya terancam.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu jika uang tersebut digunakan Amran untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com