JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan asal usul dana operasional penyerbuan aparat kepolisian terhadap warga yang mengalami konflik pertanahan dengan PTPN di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jika ada indikasi gratifikasi atau penyuapan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Senin (30/7/2012).

"Siapa yang membiayai operasi penyerbuan, apakah pihak PTPN memberikan bantuan dana? Hal ini harus diusut," kata Neta.

Akibat penyerbuan itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan satu orang tewas.

Pengerahan pasukan Brimob di Ogan Ilir, lanjut Neta, membutuhkan biaya besar dan perintah dari Kapolda. "Kalau tidak ada perintah, berarti kehadiran Brimob itu merupakan pasukan liar," tutur Neta.