Presiden Harus Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com- Kembali jatuhnya korban dalam rentetan konflik agraria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, amat disesalkan. Presiden harus turun tangan mengatasi situasi yang terus berulang dan terjadi di banyak tempat.

Polisi harus ditarik dari semua area konflik agraria karena keberadaan mereka malahan memicu bentrok dan korban nyawa.

Seruan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad, Sabtu (28/7/2012). Idham menilai, Presiden lepas tangan dalam setiap konflik, padahal Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/Tahun 2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam memerintahkan penyelesaian konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.

"Selama tujuh tahun SBYberkuasa, tidak ada konflik yang diselesaikan dan janji reforma agraria hanya janji belaka," sebut Idham.

Seperti diberitakan, terjadi bentrok antara warga dan polisi di Desa Limbang Jaya I dan II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Jumat (27/7/2012) siang. Angga bin Dharmawan (12) tewas tertembak. Empat warga lainnya terluka kena tembakan dalam konflik berlatar belakang konflik lahan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis.

Menurut Idham, sebelum kejadian tersebut, warga terus memberitahukan bagaimana mereka diintimidasi dan diteror dengan kedatangan banyak polisi di desa-desa mereka.