Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Swasembada Kedelai 2014 Dinilai Hanya Mimpi

Kompas.com - 28/07/2012, 13:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Janji pemerintah untuk swasembada kedelai tahun 2014 dinilai hanya mimpi jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan pangan seperti saat ini. Produktivitas kedelai nasional tidak beranjak naik dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau kebijakannya masih seperti sekarang, rasa-rasanya kayak mimpi. Kecuali ada upaya langsung yang fundamental," kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati saat diskusi di Jakarta, Sabtu ( 28/7/2012 ).

Enny mengatakan, kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai yang diambil pemerintah saat ini bakal merugikan petani lokal dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kebijakan itu, kata dia, jelas tidak akan mampu meningkatkan produksi kedelai nasional ke depan.

"Biang keroknya justru karena menerapkan pajak yang nol persen itu. Dugaan saya ini tidak terlepas dari konspirasi. Ada kepentingan asing karena mereka juga menikmati," kata Enny.

Dengan pembebasan bea masuk itu, kata dia, akan ada kerugian penerimaan negara. Seharusnya, bea masuk tetap dikenakan sehingga penerimaan dari bea sebesar 5 persen bisa digunakan untuk memberi insentif kepada petani lokal.

Contohnya, memberikan insentif benih kualitas unggul untuk memperbaiki hasil kedelai. Saat ini, kata Enny, kedelai lokal kalah menarik dengan kedelai impor. "Bagaimana petani tertarik menanam kedelai kalau produknya tidak disenangi perajin tahu, tempe, atau kecap," katanya.

Achmad Suryana, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengakui bahwa produktivitas kedelai nasional dalam lima tahun terakhir stagnan. Saat ini, produksi kedelai nasional hanya 779.000 ton pertahun, sementara kebutuhan nasional 2,2 juta ton pertahun. "Sehingga lebih banyak impornya," kata dia.

Suryana mengatakan, situasi itu terjadi lantaran banyak faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk sehingga meningkatkan permintaan, alih fungsi lahan pertanian, harga kedelai yang tidak kompetitif dibanding komoditas lain seperti jagung.

"Dengan luas arena tanam yang terbatas, kalau kita genjot produksi jagung, kedelai kedodoran," ucapnya.

Masalah lain, kata Suryana, sulitnya membuka lahan baru untuk menanam kedelai meskipun Menteri Pertanian Suswono sudah mencanangkan sejak awal menjabat penambahan 500.000 hektar lahan. "Tapi kami tetap berupaya meningkatkan produktivitas kedelai untuk swasembada tahun 2014," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com