JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu dihapuskan. Sebaiknya, menurut Jimly, peran fraksi dikurangi, yaitu hanya untuk mengkoordinasi anggotanya.
Adapun untuk pengambilan keputusan di parlemen, Jimly menyarankan, sebaiknya dibentuk dua poros dalam struktur di DPR. Dua poros itu adalah pendukung pemerintah dan oposisi.
"Sehingga kepemimpinan cuma dua saja. Ketua dari kelompok mayoritas dan minoritas," kata Jimly di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/7/2012).
Jimly mengungkapkan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai langkah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) yang mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan fraksi partai politik di DPR.
Jimly menilai, selama ini pengambilan keputusan di parlemen tidak efektif lantaran parpol harus membentuk koalisi di luar parlemen, seperti Sekretariat Gabungan (Setgab). Dengan hanya dua kelompok, kata dia, tidak masalah jika nantinya banyak parpol lolos ke parlemen di 2014 mendatang.
"Seperti di Amerika, mayoritas dan minoritas. Partainya lebih banyak silakan, tapi kalau sudah masuk DPR, itu cuma ada dua kelompok," pungkas Jimly.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.