KPU DKI: Tak Ada Alasan Percepat Putaran Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, tidak ada alasan untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua.

"KPU sudah punya jadwal yang direncanakan sudah cukup lama dan sampai hari tidak ada rencana untuk mengubah jadwal itu. Tidak ada alasan pilkada dipercepat," ujar Sumarno di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Wacana pemajuan jadwal Pilkada DKI Jakarta putaran kedua itu sebelumnya disampaikan oleh tim sukses pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta jadwal pemungutan suara dimajukan sehari mengingat tanggal 20 September jatuh pada hari Kamis. Jadwal ini dikhawatirkan akan membuat jumlah golput naik secara signifikan karena menjadi libur panjang akhir pekan.

Sumarno menilai tidak ada korelasi yang signifikan antara meningkatnya jumlah pemilih yang absen dan percepatan jadwal pilkada. Lagi pula, jadwal putaran kedua telah dituangkan dalam bentuk surat keputusan sehingga kalau jadwal dimajukan harus mengubah surat tersebut.

"Itu bukan alasan untuk mencegah terjadinya golput. Kapan pun dilangsungkan pilkada, bahkan pada Minggu sekalipun, masyarakat yang sadar akan hak politiknya akan menggunakan hak pilihnya," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris tim kampanye pasangan Jokowi-Ahok, M Sanusi, mengatakan, usul itu disampaikan untuk menghindari kesempatan warga menggunakan waktu libur hingga akhir pekan. "Dikhawatirkan banyak yang mengambil cuti (setelah pilkada) dan kemudian bablas hingga akhir pekan. Umumnya masyarakat Jakarta lebih memilih ke luar kota dibandingkan menggunakan hak pilihnya," kata Sanusi.

Oleh karena itu, tim sukses pasangan nomor urut 3 itu akan terus mendorong agar KPU mempercepat jadwal pilkada putaran kedua dari 20 September menjadi 19 September. Pilkada putaran kedua DKI Jakarta rencananya akan dilangsungkan 20 September dan akan diikuti dua pasangan calon yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).