Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS 2012 Harus Dibatalkan!

Kompas.com - 22/07/2012, 06:47 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 harus dibatalkan. Pasalnya, berdasarkan SKB menteri tentang moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012. Artinya, apabila seleksi CPNS tetap dilakukan serentak pada 8 September 2012, maka hal tersebut sudah melanggar SKB mengenai moratorium PNS.

"Berarti SKB 3 menteri tentang moratorium benar-benar tidak bisa diimplementasikan alias gagal total, dan otomotis pada tanggal 3 Desember 2012 sebagai akhir moratorium, tidak usah dicabut lagi oleh karena selama ini pemerintah tidak pernah serius dalam implementasi moratorium ini," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada Tribunnews.com, Minggu(22/7/2012).

Kalau memang serius, kata Uchok, seharusnya Kementerian Keuangaan sebagai bendahara negara membatalkan semua program dan alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang pada tahun 2012 mempunyai program penerimaan PNS. Akan tetapi pada kenyataannya, Kementerian Keuangan justru ikut-ikutan membuka saringan masuk CPNS tahun 2012.

"Yang lebih ironis, dan tidak tahu malu adalah perilaku Kementerian Keuangaan, di mana menterinya sendiri yang ikut tandatangani dalam SKB tersebut, tapi lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap SKB tersebut," jelasnya.

Uchok menduga tetap dilaksanakannya seleksi CPNS tahun 2012 adalah untuk melanggengkan praktek-praktek mafia PNS. Sebab, sudah sangat jelas moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012, namun tetap dibuka dan dilaksanakan serentak pada 8 September 2012 mendatang.

"Dan, tidak bisa dihentikan penerimaan PNS baru oleh karena adanya mafia PNS ini. Setiap CPNS yang bisa lolos dan diterima masuk sebagai PNS harus bayar uang pelicin dulu. Dan ini sangat merugikan masyarakat," pungkasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Nasional
    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com