Tak Ada Kongkalikong, Tak Mungkin Terjadi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali mengaku tidak heran banyak terjadi kongkalikong antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembahasan anggaran, yang berdampak dengan adanya praktik tindak pidana korupsi.

Marzuki menegaskan, salah satu faktor utama terjadinya korupsi yang menjerat para anggota DPR dimulai oleh pihak eksekutif itu sendiri.

"Ini karena DPR lembaga legislatif yang punya hak budget terkait pengesahan anggaran. Apabila terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR, pasti itu terkait juga dengan eksekutif. Saya jamin 100 persen. Bila tidak ada kongkalikong antara eksekutif dan DPR, tidak mungkin terjadi korupsi," ungkapnya, di Gedung Parlemen DPR RI, Jumat (20/7/2012).

Politisi dari Partai Demokrat ini memberikan contoh pada kasus korupsi pengadaan Al Quran. Menurutnya, tidaklah mungkin kasus korupsi hanya melibatkan lembaga legislatif.

"Seperti korupsi Al Quran, itu juga tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada dari Kementerian Agama yang terlibat. Bagaimana mungkin tender diurusi sendiri oleh anggota DPR?" ungkapnya.

Marzuki mengimbau kepada pihak eksekutif untuk tidak mendorong anggota DPR untuk melakukan penyelewengan anggaran.

"Saya mengajak kepada eksekutif, janganlah DPR diajak-ajak seperti itu (korupsi). Enggak usahlah. Anggaran juga pasti disahkan kok," imbaunya.

Meskipun masih maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh legislatif, Marzuki masih yakin ke depan, korupsi di kalangan legislatif masih bisa diminimalkan.

Namun dengan catatan, siapa pun yang berurusan dengan DPR diharapkan tidak memberikan suap dalam bentuk apa pun untuk mencairkan anggaran yang diajukan.

"Kalau DPR mau bersih, gampang. Yang urusan dengan DPR jangan kasih apa-apalah ke anggota DPR. Mau setuju, mau enggak, biarin saja. Tidak akan ada korupsi di DPR kalau gitu. Kan juga tidak mungkin DPR tidak menyetujui anggaran," ungkapnya.