Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendardi: Berhentikan Saja Menteri yang Diindikasi Korupsi

Kompas.com - 20/07/2012, 07:02 WIB
Galih Prasetyo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai peringatan yang dilontarkan Presiden SBY menyangkut korupsi tidak akan membawa pengaruh terhadap kemajuan pemberantasan korupsi.

Seperti diberitakan, SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012), mengimbau tegas supaya pejabat negara tidak melakukan penyelewengan anggaran dan korupsi.

"Kalau SBY berniat menegakkan etika politik yang bersih, sebaiknya berhentikan saja para menteri yang diindikasi korupsi atau mengetahui terjadinya korupsi di kementeriannya dan membiarkannya," kata Hendardi melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis malam.

Tak bisa dimungkiri, dari jajaran menteri di Kabinet Indonesi Bersatu (KIB) Jilid II ini, beberapa nama kerap disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, misalnya.

Di internal kementeriannya sedang diterpa dugaan korupsi. Teranyar, Kamis (19/7/2012), ruang Biro Perencanaan Keuangan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan dan gedung arsip Kemenpora di Cibubur digeledah KPK.

Setidaknya, ada sederetan nama menteri ataupun kementeriannya yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Agung Laksono selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang kementerian diduga menyelewengkan anggaran terkait pengadaan Al Quran.

Apabila SBY memiliki data sahih mengenai korupsi di jajaran kabinetnya, Hendardi menuturkan, pakta integritas bisa dijadikan alasan untuk melakukan evaluasi kabinet.

"Apalagi SBY mengaku memiliki data sahih soal korupsi. Pakta integritas bisa dijadikan tolok ukur untuk evaluasi kabinet," tutur Hendardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com