Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Betul, Penggeledahan di Kemenpora Terkait Hambalang

Kompas.com - 19/07/2012, 16:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja membenarkan kalau penggeledahan yang dilakukan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, serta di gedung arsip Kemenpora, Cibubur, Kamis (19/7/2012) terkait kasus Hambalang. Menurut Adnan, pihaknya masih perlu mencari bukti-bukti tambahan.

"Iya, terkait Hambalang. Kita memang masih perlu mencari bukti-bukti tambahan," kata Adnan di Jakarta, Kamis. Saat ditanya soal detail penggeledahan, Adnan mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu, nanti saja," katanya. Termasuk saat ditanya apakah penggeledahan ini menjadi tanda kalau penanganan Hambalang telah ditingkatkan KPK ke tahap penyidikan.

Upaya paksa penggeledahan biasanya dilakukan hanya saat KPK telah meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Mengenai informasi yang menyebutkan KPK telah menetapkan pejabat Kemenpora berinisial DK sebagai tersangka, Adnan juga enggan menjawabnya. "Nanti saja di KPK," ujar dia.

Informasinya, KPK telah resmi menetapkan tersangka dalam kasus Hambalang ini. Informasi yang diperoleh Kompas dari KPK menyebutkan, tersangka pertama kasus korupsi Hambalang adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial DK. DK juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan di Kemenpora.

Laporan dari kantor Kemenpora, Senayan, menyebutkan kalau penyidik KPK menggeledah ruang DK di lantai 6 gedung Kemenpora. Terkait informasi tersangka Hambalang ini, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan kalau pihaknya akan menggelar jumpa pers sore ini. "Nanti saja, pukul 16.00 WIB," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com