Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Kasus Zulkarnaen Tak Terkait Partai

Kompas.com - 18/07/2012, 18:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar lepas tangan terkait kasus dugaan korupsi penganggaran proyek di Kementerian Agama yang melibatkan politisinya, Zulkarnaen Djabar. Kasus itu disebut tidak ada kaitan dengan partai.

"Pak Zulkarnaen itu, kan, terkena kasus bukan karena jabatannya di Golkar atau di MKGR. Itu kaitannya dengan penyelenggara negara. Artinya, tidak dalam rangka di partai," kata Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2012).

Seperti diberitakan, Zulkarnaen diduga korupsi penganggaran untuk tiga proyek di Kementerian Agama, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011 ketika menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR.

Menurut Indra, meski ada dampaknya, kasus itu tidak akan menurunkan secara signifikan elektabilitas Partai Golkar ke depan. Alasannya, kata dia, hanya 5 persen masyarakat yang menilai partai dengan isu korupsi. Selebihnya, menilai dengan tolak ukur kinerja dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan lainnya.

Untuk meminimalkan dampak, kata Indra, pihaknya akan mengedukasi masyarakat bahwa kasus Zulkarnaen tidak ada kaitannya dengan partai. Langkah lain, lanjut dia, terus melakukan kegiatan positif agar dampak dari kasus anggota Komisi VIII itu dapat tertutupi.

Adapun mengenai pencopotan Zulkarnaen di DPR maupun di partai, menurut dia, pihaknya menunggu hingga putusan bersalah di tingkat kasasi. Jika tindakan tegas dilakukan saat ini dengan melakukan pencopotan, menurut dia, malah bakal berdampak buruk bagi partai lantaran akan ada politisasi kasus untuk menyingkirkan kader tertentu.

"Kita menunggu proses hukum saja. Kalau bertindak cepat, jangan-jangan partai akan menggunakan langkah itu untuk menyingkirkan kader kritis," pungkas Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com