Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balitbang Golkar: Pencapresan JK Tidak Akan Berdampak Buruk buat Ical

Kompas.com - 18/07/2012, 17:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar meyakini jika politisi senior Golkar Jusuf Kalla alias JK ikut maju dalam Pilpres 2014 tidak akan berdampak buruk bagi pengusungan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden.

"Ngga berdampak serius karena yang pilih kan rakyat," kata Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Indra mengatakan, dukungan untuk JK memang tinggi di kawasan Indonesia timur. Namun, kata dia, belum tentu masyarakat Indonesia timur itu akan mendukung JK nantinya. Mereka tidak akan mendukung jika pendamping JK nantinya tidak disukai.

Meski demikian, Indra meyakini JK tidak akan maju dalam pilpres. "Dia (JK) pernah menolak masuk Nasdem dengan alasan masa-masa terakhir di Golkar saja. Ngga usah berubah partai, kita sudah tua. Saya merasa agak sulit kalau JK keluar dari Golkar. Kalau pun maju nantinya, bukan menjadi kader partai pengusungnya," kata Indra.

Seperti diberitakan, ruang JK untuk maju dalam pilpres 2014 dengan kendaraan politik Golkar saat ini sudah tertutup. Pasalnya, Golkar telah menetapkan Ical sebagai capres dalam rapat pimpinan nasional ke-3. Ical juga sudah mendeklarasikan diri sebagai capres.

JK mengaku belum berpikir untuk maju kembali. Namun, JK mengaku tak masalah jika nantinya dikeluarkan dari keanggotaan Golkar ketika memutuskan maju dalam pilpres dengan kendaraan parpol lain.

"Ngga apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga ngga apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali juga tidak ada soal. Silahkan aja," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com