Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Lapindo Percaya Keluarga Bakrie Akan Lunasi Kewajibannya

Kompas.com - 18/07/2012, 10:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda mengemukakan, para warga korban semburan lumpur masih percaya dengan komitmen keluarga Bakrie melunasi sisa pembayaran jual beli lahan, rumah, dan aset yang terdampak semburan lumpur. Korban yang tergabung dalam GKLL menganggap, aksi jalan kaki yang dilakukan Hari Suwandi dari Sidoarjo ke Jakarta hanya mencari sensasi.

"Apa yang dilakukan Hari Suwandi dengan berjalan kaki ke Jakarta, itu urusan pribadi. Para korban yang berada di Sidoarjo menilai, langkah Suwandi hanya untuk mencari kekayaan pribadi dan memanfaatkan korban lumpur yang lain. Sebab, aset milik keluarga Suwandi sudah dibayar penuh alias lunas," ujar Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Ia mengungkapkan, tidak semua korban lumpur Lapindo setuju dengan cara Suwandi. Khamin, salah seorang korban lumpur yang hadir dalam kesempatan itu, menyatakan tidak setuju dengan cara-cara demonstratif dalam menuntut sisa-sisa kewajiban yang belum terpenuhi. "Saya percaya pada keluarga Bakrie yang akan melunasi sisa pembayaran. Saya sendiri sudah dibayar hampir 90 persen yang nilainya lebih dari Rp 800 juta. Sisanya sedikit lagi pasti dibayar," ujar Khamin.

Menurut Huda, keluarga Bakrie telah melakukan pembayaran cicilan pada Juni dan Juli. Sisanya akan dilunasi pada Desember 2012. Ia berharap, aksi yang dilakukan Hari tidak merusak komitmen keluarga Bakrie.

Seperti diberitakan, Hari Suwandi, salah seorang korban lumpur Lapindo, berjalan kaki dari Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Kamis 14 Juni 2012 dan tiba di Jakarta pada Minggu 8 Juli 2012. Ia menempuh perjalanan sejauh 827 kilometer. Tujuannya, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadukan nasibnya dan sejumlah korban yang lain.

Ia berpendapat, dalam peristiwa Lapindo, ganti rugi yang diterima masyarakat tidak adil. Total bantuan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian tidak setimpal. Efek terburuk dari kasus lumpur Lapindo adalah pengangguran. Ia mengaku mendapat ganti rugi rumah, tetapi tidak mendapat ganti rugi sawah. Ia kini menganggur. Pemerintah dan pihak Lapindo, lanjutnya, tidak memikirkan soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat peristiwa ini.

"Efek dari lumpur Lapindo itu adalah pengangguran dan pihak Lapindo tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Tanah Porong yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga tidak masuk dalam kompensasi Lapindo. Karena tidak punya lahan, jadi sekarang warga Porong banyak yang menganggur," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com