Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Tangkap Tangan Efektif untuk Efek Jera

Kompas.com - 17/07/2012, 23:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany meyakini penangkapan para pegawai pajak ketika menerima suap atau tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini akan efektif untuk meminimalkan penyimpangan di Ditjen Pajak.

"Kita perlu tangkap-tangkap tangan sehingga membuat efek jera yang sangat efektif," kata Fuad di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam.

Hal itu dikatakan Fuad ketika dimintai tanggapan kembali ditangkapnya pegawai pajak ketika diduga menerima suap. Terkahir, KPK menangkap tangan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor berinisial AS ketika menerima suap senilai Rp 300 juta dari pihak perusahaan.

Fuad meminta agar publik tidak menghujat pihaknya ketika ada pegawai pajak ditangkap dengan sangkaan korupsi. Pasalnya, menurut dia, penangkapan itu bagian dari pembersihan di internal.

Dikatakan Fuad, tidak mungkin jika sekitar 32.000 pegawai pajak di 500 kantor pajak semuanya bebas dari korupsi. "Selalu saja ada segelintir yang nakal dan nekat. Untuk menghadapi ini, yah kita harus buktikan dan harus bisa tangkap mereka," kata dia.

Fuad memastikan akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang terlibat korupsi. Dia memberi contoh pencopotan AS sebagai Kepala Kantor Pajak Bogor. Selain itu, pihaknya juga telah membenahi pengawasan seperti memperbaiki sistem administarsi agar bisa dilakukan audit terhadap dugaan kecurangan pajak.

Pembenahan penting lain, yakni membangun sistem whistle blower berbasis teknologi informasi. Selama ini, kata dia, cukup banyak masyarakat, bahkan pegawai pajak yang melaporkan penyimpangan para pegawai pajak. Bahkan, laporan itu sampai masuk ke ponsel pribadi Fuad.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan berkerja sama dengan institusi penegak hukum seperti KPK.

"Bila kita tidak gandeng KPK, mana bisa kita tangkap basah karena kita tidak punya keahlian dibidang itu. Mudah-mudahan tahun ini kita mulai dan bisa berhenti (korupsi)," pungkas Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com