Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Dipecat Golkar? Tak Masalah

Kompas.com - 17/07/2012, 11:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan memecat kadernya yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di Bogor pada akhir Juni 2012.

Bagaimana tanggapan Jusuf Kalla alias JK, politisi senior Partai Golkar yang masih diunggulkan sebagai calon presiden di Pemilu 2014 berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei?

"Enggak apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga enggak apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali, juga tidak ada soal. Silakan saja," kata Kalla di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/7/2012).

Menurut Kalla, dalam AD/ART Partai Golkar tidak mengatur mengenai pemecatan bagi kader yang ingin maju dalam pilpres. Menurut Kalla, AD/ART itu adalah aturan tertinggi dalam partai. Kalla mengatakan, ia sendiri tak merasa terganjal oleh aturan itu. "Enggak, sama sekali tidak," jawab mantan Wakil Presiden RI itu.

Seperti diberitakan, selain sanksi untuk yang maju dalam pilpres, Golkar juga akan memberi sanksi kepada seluruh pimpinan Partai Golkar di daerah dan politisi Golkar di parlemen yang tidak bertindak sebagai tim pemenangan atau tidak proaktif dalam pemenangan Aburizal Bakrie sebagai capres.

Dua keputusan itu diambil setelah Golkar belajar pengalaman pilpres pasca-Reformasi. Kader Golkar bebas maju dalam pilpres dengan kendaraan parpol lain. Kader hanya dinonaktifkan dari kepengurusan atau jabatan politik.

"Tidak pernah solid, makanya calonnya tidak pernah berhasil. Untuk memenangkan capres, partai harus solid," kata Ketua Komisi A Bidang Organisasi Partai Golkar Freddy Latumahina dalam Rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com