PDI-P: Tak Koalisi demi Hindari Tuduhan Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak ingin ada koalisi dengan partai politik lain secara terbuka untuk memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 20 September 2012.

"Karena, apa pun ini adalah pilihan warga. Kami hanya menyiapkan Jokowi-Basuki sebagai calon dan kami serahkan kepada rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo yang juga bertindak sebagai tim sukses Jokowi-Ahok, Senin (16/7/2012) di Jakarta.

Seperti diketahui, hasil hitung cepat beberapa lembaga menunjukkan bahwa Jokowi-Ahok mendapat suara terbanyak dari enam pasangan. Jokowi-Ahok bakal bertarung melawan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli di putaran kedua.

Hasil prediksi hitung cepat Kompas menunjukkan, pasangan Jokowi-Ahok mendapat 42,59 persen suara. Posisi kedua ditempati Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 34,4 persen suara. Urutan ketiga dan seterusnya berturut-turut adalah Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (11,4 persen), Faisal Basri- Biem Benjamin (5,07 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (4,74 persen), dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (1,88 persen).

Tjahjo mengatakan, pihaknya tidak ingin ada persepsi negatif dari masyarakat jika berkoalisi dengan parpol lain. Menurutnya, koalisi cenderung dikonotasikan transaksional dan akan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Lagi pula, menurut Tjahjo, pengalaman pilkada sebelumnya, masyarakat Ibu Kota cenderung melihat figur ketimbang parpol. Dengan demikian, tidak ada jaminan jika mendapat tambahan dukungan dari parpol lain, maka bakal memenangkan pilkada.

"Saya kira lebih baik Jokowi-Basuki berkoalisi dengan masyarakat DKI untuk mempercepat perubahan pemerintahan di Jakarta. Ada tiga isu yang menjadi fokus, yakni masalah kemacetan, banjir, dan keamanan," kata anggota Komisi I DPR itu.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memenangkan putaran kedua nanti? Menurut Tjahjo, pihaknya tengah mengatur strategi untuk menarik suara warga yang belum menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama. Hal itu didasarkan pada besarnya jumlah warga yang tak memilih atau golongan putih (golput), yakni di atas 30 persen. PDI-P juga berharap Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dapat mengakomodasi warga Jakarta yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap.