Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: PT Telkom BUMN Paling "Korup"

Kompas.com - 15/07/2012, 15:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telekomunikasi Indonesia disebut sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang paling "korup"dari 144 BUMN induk berdasarkan hasil pemeriksaan anggaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005-2011. Potensi kerugian negara di BUMN itu sebesar Rp 12 miliar dan 130,2 juta dollar AS.

"Ada enam temuan kasus (dugaan penyimpangan penggunaan keuangan) di PT Telekomunikasi Indonesia," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jakarta, Minggu (15/7/2012).

Uchok mengatakan, potensi kerugian negara dalam 144 BUMN induk mencapai Rp 4,9 triliun, 305 juta dollar AS, dan 3,3 juta yen Jepang dengan total dugaan penyimpangan penggunaan keuangan sebanyak 2.757 kasus. Dari jumlah itu, 1.527 kasus masih dalam proses tindaklanjut. "Sisanya belum ditindaklanjuti," kata Uchok.

Potensi kerugian negara itu, kata Uchok, terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, dan lemahnya pengendalian internal.

Berikut daftar 24 BUMN yang memiliki catatan kasus yang potensial merugikan keuangan negara:

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Rp 12 miliar, 130 juta dollar AS).

2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp 904 ,8 miliar)

3. PT Jasa Marga (Rp 605 ,4 miliar)

4. PT Bahana PUI (Rp 237 ,8 miliar, 39,5 juta dollar AS)

5. PT PLN (Rp 556 ,5 miliar)

6. PT Pembangunan Perumahan (Rp 330 ,6 miliar)

7. PT Hutama Karya (Rp 300 ,6 miliar)

8. PT Pertamina (32,4 juta dollar AS)

9. PT Danareksa (28,1 juta dollar AS)

10. PT Wijaya Karya (Rp 129 miliar, 11,4 juta dollar AS)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com