Politisi PDIP: Tuduhan Money Politic Disampaikan Pihak yang Kalap

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menganggap tuduhan praktik politik uang terhadap Jokowi-Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta sebagai perbuatan kalap dari pihak yang enggan menerima kekalahan dengan jantan.

"Silahkan orang kalap dan tidak menerima kekalahan menuduh kita telah berbuat macam-macam. Tapi kita tetap di posisi semula untuk melakukan work plan. Kita nggak akan kepancing," ujar Eva Kusuma Sundari yang adalah anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PDI P di Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (14/07/2012).

Sebelumnya diberitakan, tim advokasi pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara), mengatakan pihaknya menemukan praktik politik uang (money politic) pada pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 11 juli kemarin (11/7/2012). Dugaan praktik politik uang itu telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta.

Tim advokasi Foke-Nara menuding praktik politik uang itu dilakukan pasangan nomor urut tiga, Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi-Ahok. Hal itu berdasarkan keterangan saksi, yaitu Mahmuri, ketua RW 07, kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dan anggota koordinator pasangan Foke-Nara wilayah Jakarta Pusat, Yan Awalisi Rimray.

Mengenai tuduhan itu, Eva Kusuma Sundari menyatakan siap menghadapinya. Eva menyatakan partainya siap membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Lebih dari itu, Eva yang juga anggota Komisi III DPR, membeberkan bahwa dirinya menerima pesan singkat (SMS) berisi permintaan mencari warga yang mau mengaku menerima uang dari pihak Jokowi-Ahok.

"Kita tak pernah melakukan itu. Wong saya saja terima SMS nyari-nyari orang yang mau ngaku dapat uang dari Jokowi. Malahan mau ditambah lagi Rp 1 juta," kata Eva.

Berikut adalah bunyi SMS yang diterimanya:

"Salam hormat, mohon bantuan untuk semua teman2 yg tau ada money politik dari jokowi-ahok di wilayah nya: 1. segera bujuk orang yg menerima duit untuk bersaksi di depan panwas dan kepolisian, 2. Yg menerima uang akan kita tambah lagi uangnya 1 juta, 3. Apabila siap bersaksi akan kita lindungi secara hukum dan politik, 4. Bagi yg mau bersaksi tidak akan kena pidana dan ribet, karna UU menjamin bahwa mereka tidak akan kena pidana apa apa kalau mereka mau bersaksi, 5. Kita cuma butuh 1 orang di tiap kelurahan yg mau bersaksi"

Belum diketahui siapa penyebar SMS tersebut dan dari manakah SMS itu berasal.