Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Miskinkan Derajat Koruptor

Kompas.com - 14/07/2012, 08:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mengembangkan metode untuk memberi efek jera kepada koruptor. Pasalnya, KPK selama ini hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi mengabaikan tujuan untuk membuat efek jera.

"Jadi, kita bikin dia (koruptor) defisit. Kalau dia melalukan itu (korupsi), dia akan menderita bukan hanya kamu, tetapi semua keturunanmu akan menderita. Jadi, yang dimiskinkan bukan hartanya, tetapi derajatnya yang kita miskinkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat lokakarya dengan media di Tanjung Lesung, Banten, Sabtu (14/7/2012).

Bambang menjelaskan, ada beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan. Ke depan, semua tahanan yang keluar dari sel wajib mengenakan baju tahanan KPK. Ada empat model yang telah disiapkan. "Karena, enak-enak banget, nih, koruptor. Ditangkep masih bisa cengengesan," kata Bambang.

Bambang memberi contoh ketika KPK hendak menangkap Bupati Buol Amran Batalipu dalam kasus dugaan penyuapan pejabat di Buol, Sulawesi Tengah, terkait dengan kepengurusan hak guna usaha perkebunan di Kecamatan Bukal, Buol. "Sebelum penangkapan, betul-betul menghina penyidik KPK. Kalau orang luar masuk ke Buol, kelihatan betul dia orang luar. Dia (Amran) manggil-manggil 'hei Mas' (sambil melambaikan tangan). Begitu dikenakan upaya yang paling keras, langsung dia kuyu," ujarnya.

Upaya lain, lanjut Bambang, semua tersangka yang dibawa ke Jakarta dengan pesawat wajib keluar terminal bandara melalui jalur umum. "Selama ini, kalau diturunkan dari pesawat, selalu tidak melalui jalur umum. Saya bilang kepada teman-teman pimpinan, tidak ada lagi. Lakukan itu (dibawa) di tempat biasa supaya bisa dilihat umum kelakuan para koruptor. Dikasih baju tahanan, lalu dihadapkan di depan umum supaya orang tau ini koruptor," katanya.

Dalam lokakarya, diusulkan untuk menghadirkan tersangka dalam jumpa pers di KPK, memberi ruang bagi media untuk menyoroti tersangka ketika datang ke KPK, dan usulan lainnya. "Jadi, strategi komunikasi ke depan yang KPK ingin kembangkan adalah memberitahukan kepada publik kalau Anda melakukan korupsi, ini (yang akan dialami)," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com