Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PAN Berharap BK DPR Adil terhadap Wa Ode Nurhayati

Kompas.com - 13/07/2012, 18:24 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta Badan Kehormatan (BK) DPR berlaku adil. Hal ini terkait penonaktifan kader PAN yang terjerat kasus korupsi, Wa Ode Nurhayati.

"Jangan hanya Wa Ode. Maksudnya kasus lain adalah soal anggota yang terjerat kasus pidana khusus dan mengalami proses peradilan yang sama dengan Wa Ode," katanya di Gedung Parlemen DPR, Jumat (13/7/2012).

Viva berharap Badan Kehormatan tetap menjaga kewibawaan DPR dengan cara menegakkan kode etik kepada seluruh anggota DPR.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, partainya tidak dalam posisi menerima atau menolak putusan Badan Kehormatan. Pimpinan Fraksi dan pimpinan Dewan tidak boleh melakukan intervensi apa pun terkait dengan keputusan itu, karena keputusan menonaktifkan Wa Ode Nurhayati sudah final.

"Karena itu keputusan Badan Kehormatan. Ada batasan dari kode etik yang ada, seperti halnya anggota-anggota lain dalam posisi kena musibah," papar Taufik.

Sebelumnya, Ketua BK DPR M Prakosa menyatakan, alat kelengkapan DPR yang dipimpinnya akan mengumumkan nama satu anggota DPR yang dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam rapat paripurna. Saat itu, Prakosa enggan menjelaskan siapa anggota DPR yang dimaksud.

Saat ini, Wa Ode menjadi terdakwa dalam kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusa dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Sidang Wa Ode berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com