Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta Dinilai Cacat Hukum - Kompas.com

Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta Dinilai Cacat Hukum

Kompas.com - 13/07/2012, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari Jumat (13/7/2012) ini tiga warga masyarakat Jakarta, yaitu Abdul Havid Permana, Mohammad Huda, dan Satrio Fauzia Damardjati, yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, SH, mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pasal yang mengatur Pilkada Gubernur DKI Jakarta dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perwakilan dari masyarakat Jakarta tersebut menilai bahwa undang-undang yang digunakan KPUD Jakarta untuk mengatur Pilkada DKI Jakarta tentang putaran kedua sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 2 UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (UU Pemprov DKI Jakarta) adalah cacat hukum dan bertolak belakang dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

"Secara hukum putaran kedua tidak ada. Jika 50 persen suara tidak terpenuhi, tetapi kalau ada calon yang dapat mencapai lebih dari 30 persen suara, maka menurut UU No 12 Tahun 2008 Pilkada (DKI Jakarta) sudah selesai. Pilkada dua putaran menurut Pasal 11 ayat 2 UU No 29 Tahun 2007 cacat hukum," ujar Muhammad Sholeh, kuasa hukum perwakilan masyarakat Jakarta, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/7/2012).

Pengaturan pilkada pada dua undang-undang tersebut berbeda. UU Pemprov DKI Jakarta mengatur, pilkada harus dilangsungkan dalam dua putaran jika para calon tidak ada yang mendapatkan suara 50 persen plus satu. Sementara UU Pemda mengatur, batas kemenangan calon adalah perolehan suara di atas 30 persen.

Menurutnya, UU Pemprov DKI Jakarta tidak menyebut soal tahapan pilkada, tetapi hanya menyebut soa penetapan. Pada undang-undang itu, kata dia, hanya ada satu pasal yang mengatur soal pilkada, yaitu soal putaran kedua yang harus dilakukan jika para calon tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu.

Sholeh mengaku tidak sepakat terhadap pandangan yang menyebut bahwa UU Pemprov DKI bersifat khusus atas UU Pemda. Dengan demikian, atas dasar prinsip lex specialis derogat lex generalis, aturan tentang pilkada yang tercantum dalam UU Pemprov DKI Jakarta-lah yang berlaku. Prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis berarti hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

"Karena dalam UU itu (UU Pemprov DKI Jakarta) hanya satu pasal (Pasal 11 UU 29 Tahun 2007) yang mengatur pilkada. Tapi kalau buat tata kelola pemerintahan ya memang iya karena jumlah pasal dalam UU tersebut memang ke arah sana. Tapi kalau pilkada tidak demikian. Seharusnya lex specialis derogat lex generalis adalah UU No 12 Tahun 2008 karena di seluruh Indonesia mengacu pada UU itu," tambahnya.

Sholeh berharap MK dapat segera memutus perkara ini karena menyangkut efisiensi anggaran. Atas perkara ini, ada dua yang diminta kepada MK, yaitu menyatakan bahwa UU Pemprov DKI Jakarta bertentangan dengan UUD 45 atau MK menetapkan, dalam soal pilkada yang berlaku adalah UU Pemda.

"Undang-undang yang khusus justru UU No 12 Tahun 2008, sehingga Pilkada DKI ya satu putaran karena kalau dua putaran maka melanggar UU No 12 tadi," tegasnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto

    Terkini Lainnya

    Longsor di Brebes, 5 Orang Tewas dan 15 Hilang

    Longsor di Brebes, 5 Orang Tewas dan 15 Hilang

    Regional
    Amnesty Internasional: Kasus Novel Jadi Satu Penanda Serius HAM Terancam

    Amnesty Internasional: Kasus Novel Jadi Satu Penanda Serius HAM Terancam

    Nasional
    Belum Sembuh, Novel Baswedan Belum Bisa Langsung Bekerja Hari Ini

    Belum Sembuh, Novel Baswedan Belum Bisa Langsung Bekerja Hari Ini

    Nasional
    Kelakuan Wisatawan di China Nekad Naiki Patung Kuda Usia 1.000 Tahun

    Kelakuan Wisatawan di China Nekad Naiki Patung Kuda Usia 1.000 Tahun

    Internasional
    Sejumlah Artis dan Produser Deklarasikan Anti Narkoba di Polres Jakarta Selatan

    Sejumlah Artis dan Produser Deklarasikan Anti Narkoba di Polres Jakarta Selatan

    Megapolitan
    Pegawai KPK Minta Novel Hati-hati dengan Politisi yang Menumpang Tenar

    Pegawai KPK Minta Novel Hati-hati dengan Politisi yang Menumpang Tenar

    Nasional
    Jalan Rusak di Kelapa Gading Akan Diperbaiki PT Jakarta Propertindo

    Jalan Rusak di Kelapa Gading Akan Diperbaiki PT Jakarta Propertindo

    Megapolitan
    Kata Sahabatnya, Ini yang Diinginkan Novel Baswedan Setelah Pulang

    Kata Sahabatnya, Ini yang Diinginkan Novel Baswedan Setelah Pulang

    Megapolitan
    Dirut PT Quadra Akui Beri 1,8 Juta Dollar AS untuk Setya Novanto

    Dirut PT Quadra Akui Beri 1,8 Juta Dollar AS untuk Setya Novanto

    Nasional
    'Kalau Dibatasi, Nanti Angkot Manual Tergerus Angkot OK Otrip'

    "Kalau Dibatasi, Nanti Angkot Manual Tergerus Angkot OK Otrip"

    Megapolitan
    Dinyatakan Meninggal 7 Tahun Lalu, Anak Pasangan Ini Masih Hidup

    Dinyatakan Meninggal 7 Tahun Lalu, Anak Pasangan Ini Masih Hidup

    Internasional
    Di Kulon Progo, Pencuri Khusus Rumah Orang Lansia Akhirnya Ditangkap

    Di Kulon Progo, Pencuri Khusus Rumah Orang Lansia Akhirnya Ditangkap

    Regional
    Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta, Anies Tanda Tangani Kesepakatan dengan Provinsi Lain

    Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta, Anies Tanda Tangani Kesepakatan dengan Provinsi Lain

    Megapolitan
    Perjalanan Daging Anjing di Medan, dari Pasar hingga Piring Makan (2)

    Perjalanan Daging Anjing di Medan, dari Pasar hingga Piring Makan (2)

    Regional
    Marcus Belum Fit 100 Persen untuk Hadapi All England

    Marcus Belum Fit 100 Persen untuk Hadapi All England

    Olahraga

    Close Ads X