Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Penangkapan Bukti Reformasi Berjalan

Kompas.com - 12/07/2012, 19:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, terus tertangkapnya pegawai pajak terkait kasus korupsi menjadi bukti bahwa reformasi di internal Ditjen Pajak telah berjalan. Menurut Fuad, pihaknya terbuka agar seluruh oknum di kantor pajak hilang.

"Kalau hari ini atau besok ada lagi orang pajak yang tertangkap, itu justru bagian dari reformasi. Kalau dulu enggak banyak ketangkap, bukan berarti dulu lebih bersih dari sekarang," kata Fuad saat rapat dengan Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Pajak Komisi III DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Fuad mengatakan, sorotan miring terhadap Ditjen Pajak selama ini lantaran media hanya terus mengangkat penyimpangan di kantor pajak. Akibatnya, kata dia, muncul persepsi publik bahwa kondisi kantor pajak sangat parah dan seluruh pegawai pajak bekerja seperti Gayus Tambunan.

"Reformasi yang dilakukan selama ini sudah ada hasilnya, banyak. Tapi persoalannya kalau kami ceritakan di media, enggak pernah masuk. Semua progres yang kami lakukan bukan bahan yang bisa dijual di media. Bukan salahnya media juga," kata dia.

Fuad berharap agar semua pihak, khususnya para politisi di Komisi III, menyambut baik jika ada penangkapan pegawai pajak nantinya. Pasalnya, kata dia, tidak mungkin semua pegawai pajak yang berjumlah 32.000 bekerja layaknya malaikat. Menurut dia, pasti ada yang melakukan penyimpangan.

"Kalau kami tangkap lagi jangan kami dihujat terus. Nanti kami enggak mau tangkap lagi supaya seolah-olah enggak ada lagi yang nakal. Justu kami terbuka supaya takut yang lain. Mudah-mudahan dengan kita tangkap-tangkap terus, lama-lama pasti berhenti," ucapnya.

Ke depan, lanjut Fuad, pihaknya dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan akan membangun whistle blower's system agar penangkapan dapat dilakukan tak lama setelah penyimpangan terjadi.

"Enggak tunggu seperti Gayus yang empat tahun setelah melakukan penyimpangan baru ketangkap. Uangnya sudah terkumpul puluhan miliar rupiah. Tantangan buat kita bagaimana bisa tangkap dengan cepat," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com