Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Tionghoa Jangan Hanya Menuntut

Kompas.com - 12/07/2012, 16:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Tionghoa diminta tidak hanya menuntut penghapusan diskriminasi di Indonesia. Namun, mereka juga dituntut untuk ikut berperan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) DKI Jakarta, Benny Sutiono, saat acara sosialisasi empat pilar, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

"Jangan hanya menuntut, kita juga dituntut bisa berbuat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Benny.

Benny mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sudah banyak perubahan terkait perlakuan terhadap warga Tionghoa. Seluruh peraturan yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa, kata dia, telah dihapuskan. Salah satunya warga keturunan tionghoa bisa maju dalam pemilihan presiden.

Menurut Benny, perlakuan diskriminasi di tengah masyarakat akan terus terjadi jika masih ada kesenjangan sosial. Untuk itu, dia berharap masyarakat Tionghoa ikut mengurangi kesenjangan tersebut.

"Kalau rakyat miskin kita angkat ke atas, itu bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Bukan saatnya lagi kita mengeluh, tapi bantu menyelesaikan secara konkret. Mau sumbangkan 10-20 persen (pendapatan) untuk rakyat kecil, itu banyak membantu," kata dia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menilai, adalah hal luar biasa jika menyisihkan pendapatan untuk rakyat miskin tersebut benar-benar direalisasikan.

"Dua setengah persen pun jadilah, pak," kata Taufik, disambut riuh tawa dan tepuk tangan ratusan peserta seminar dari masyarakat Tionghoa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com