DENPASAR, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi Bali menandatangani piagam pencanangan zona integritas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Gedung Wiswa Saba, kompleks gubernuran, Denpasar, Selasa (10/7/2012).
Hadir dalam penandatanganan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Azwar dan Girindra menilai pelayanan publik di Bali sudah bagus. Karenanya, mereka berharap pemerintah daerah Bali bisa lebih cepat mewujudkan reformasi birokrasi. Pada kesempatan itu sekaligus penandatanganan piagam penetapan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai langkah mewujudkan zona integritas tersebut.
"Bali bahkan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menetapkan standar pelayanan dengan baik dan memiliki pelayanan terpadu satu pintu," katanya Girindra.
Ia mengharapkan penerapan zona integritas sebagai langkah meningkatkan kualitas layanan publik juga bisa dilakukan di kabupaten/kota di Pulau Dewata, tidak hanya di lingkungan Pemprov Bali.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap dengan penandatanganan tersebut menjadi langkah yang tepat untuk mengawali rangkaian program percepatan reformasi birokrasi. Ia juga mengajak jajarannya terus memberantas korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.