Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Tinggi, tapi Tidak Aman

Kompas.com - 08/07/2012, 16:51 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2014 kini setara dengan politisi lainnya, seperti Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Hasil survei nasional "Tantangan Calon Presiden Populer" oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.230 responden pada 20-30 Juni 2012, misalnya, menunjukkan bahwa popularitas mantan Komandan Jenderal Kopassus ini sebesar 10,6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Mega yang meraih 8 persen dan Aburizal sebesar 4,4 persen.

Kendati demikian, hal ini tak berarti langkah Prabowo menuju kursi RI 1 menjadi mulus. Pengamat politik, Salim Said, mengatakan bahwa lawan-lawan politiknya dapat mengungkit dugaan keterkaitannya dengan penculikan aktivis 1998. Hal itu diperkuat dengan keputusan Dewan Kehormatan ABRI (kini TNI) yang memberhentikan Prabowo sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997. "Posisinya masih tak aman. Itulah dinamika politik," kata Salim kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2012).

Terkait hal itu, survei SMRC menunjukkan bahwa hanya tiga dari 10 orang responden yang memiliki hak pilih yang mengetahui bahwa Prabowo diberhentikan sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan tersebut. "Dengan kata lain, track-record Prabowo tidak diketahui oleh umumnya masyarakat kita. Karena itu, isu ini belum terlihat signifikan," kata peneliti SMRC, Grace Natalie.

Salim mengatakan, masyarakat Indonesia memang memiliki ingatan yang pendek terkait berbagai isu. Sejumlah aktivis 1998, seperti Fadli Zon, bahkan merapat ke barisan Gerindra. "Ini membuat orang-orang yang beranggapan bahwa Prabowo jahat menjadi ragu," kata Salim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com