Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Tinggi, tapi Tidak Aman

Kompas.com - 08/07/2012, 16:51 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2014 kini setara dengan politisi lainnya, seperti Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Hasil survei nasional "Tantangan Calon Presiden Populer" oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.230 responden pada 20-30 Juni 2012, misalnya, menunjukkan bahwa popularitas mantan Komandan Jenderal Kopassus ini sebesar 10,6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Mega yang meraih 8 persen dan Aburizal sebesar 4,4 persen.

Kendati demikian, hal ini tak berarti langkah Prabowo menuju kursi RI 1 menjadi mulus. Pengamat politik, Salim Said, mengatakan bahwa lawan-lawan politiknya dapat mengungkit dugaan keterkaitannya dengan penculikan aktivis 1998. Hal itu diperkuat dengan keputusan Dewan Kehormatan ABRI (kini TNI) yang memberhentikan Prabowo sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997. "Posisinya masih tak aman. Itulah dinamika politik," kata Salim kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2012).

Terkait hal itu, survei SMRC menunjukkan bahwa hanya tiga dari 10 orang responden yang memiliki hak pilih yang mengetahui bahwa Prabowo diberhentikan sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan tersebut. "Dengan kata lain, track-record Prabowo tidak diketahui oleh umumnya masyarakat kita. Karena itu, isu ini belum terlihat signifikan," kata peneliti SMRC, Grace Natalie.

Salim mengatakan, masyarakat Indonesia memang memiliki ingatan yang pendek terkait berbagai isu. Sejumlah aktivis 1998, seperti Fadli Zon, bahkan merapat ke barisan Gerindra. "Ini membuat orang-orang yang beranggapan bahwa Prabowo jahat menjadi ragu," kata Salim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com