Nasib Golkar Bisa Lebih Buruk daripada Partai Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Zulkarnaen Djabar (ZD), anggota komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar, dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran ditengarai dapat memperburuk citra Golkar di mata publik melebihi skandal korupsi Partai Demokrat.

Keterlibatan ZD pada kasus korupsi tersebut dapat berimbas pada pendapat publik terhadap internal Partai Golkar dan popularitas Aburizal Bakrie sebagai calon wakil presiden yang diusung Golkar.

"Akibat stigma orde baru yang penuh KKN dan itu sudah melekat pada pandangan masyarakat tentang internal Golkar, nasib Golkar karena kasus korupsi Zulkaraen bisa bertambah buruk dari partai Demokrat," ujar Yunarto Wijaya, pengamat politik Charta Politica di Jakarta, Sabtu (7/7/2012).

Stigma keterkaitan Golkar dengan rezim Orde Baru, menurutnya, karena partai Golkar adalah anak sah dari rezim Soeharto (Orde Baru) yang penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Korupsi yang dilakukan ZD bertolak belakang dengan amanat Golkar untuk menjadi partai yang bersih pasca-Orde Baru.

Nasib Golkar karena korupsi pengadaan Al Quran yang dilakukan oleh ZD dapat berimbas juga pada sisi internal Golkar yang mungkin akan goyah dan dapat bernasib lebih buruk dibanding Partai Demokrat.

"Dalam menghadapi kasus korupsi yang dilakukan ZD, Golkar juga dihadapkan pada potensi kegoyahan di internal Partai. Masalah Zulkarnaen dapat dijadikan oleh pihak yang tidak puas dengan Golkar untuk menjadikannya isu menjelang 2014 yang dapat merontokkan dukungan publik terhadap Ical dan Golkar," tambahnya.

Dirinya turut memaparkan ambruknya popularitas dan elektabilitas partai politik karena korupsi. Banyaknya anggota partai politik yang ditangkap oleh KPK menjadi dasar dari turunnya popularitas dan elektabilitas tersebut.

Contoh yang paling konkret adalah nasib Partai Demokrat. Akibat kasus korupsi wisma atlet yang melibatkan Nazaruddin sebagai anggota partai Demokrat, sejumlah politisi partai itu termasuk juga Angelina Sondakh juga ikut terseret bahkan pemimpin partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga turut diperiksa KPK.

Di dalam tubuh Partai Demokrat karena kasus korupsi yang melibatkan anggotanya, kondisi internal partai ikut bergejolak dan mengalami perpecahan. Hal tersebut juga diperparah oleh anjoknya tingkat kepercayaan publik terhadap partai Demokrat.

"Dalam konteks Partai Golkar, efek buruk yang ditimbulkan karena kasus itu bisa jauh lebih parah mengingat beban kelam Golkar di masa lalu. Sejak bergulirnya era reformasi, partai berlambang pohon beringin ini seolah indentik dengan skandal korupsi yang berkaitan dengan praktik rezim Orde Baru. Di sisi lain, pencapresan Ical juga tidak sepenuh hati didukung jajaran elit politisi senior dan berpengaruh Partai Golkar," tambahnya.

Menurutnya benih gesekan antarkelompok dalam tubuh partai politik dalam hal ini Golkar, baik karena korupsi atau pencapresan Ical dapat dengan mudah ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kelompok internal maupun eksternal partai. Hal itu sebagai jalan untuk memuluskan target-target politik jangka pendek maupun jangka panjang mereka demi pemenuhan ambisi pribadi.

Dia menambahkan bahwa hal itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kasus korupsi dapat digunakan untuk menjegal lawan politik. Kasus yang menimpa ZD dapat digunakan menjegal Ical karena dapat dengan mudah diakumulasi pihak tertentu yang merasa tidak puas setelah deklarasi pencapresan Ical oleh Golkar.