Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Putuskan Tahun 2013 Soal Cawapres

Kompas.com - 03/07/2012, 11:54 WIB
Mustafa Abd. Rahman

Penulis

ALJAZAIR, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam acara ramah tamah dengan Warga Negara Indonesia  di Aljazair, Minggu (1/7/2012) menegaskan, akan memutuskan pada tahun 2013 tentang masalah calon wakil presiden (cawapres)  dirinya.

"Sekali lagi saya tegaskan, saya ini tidak ada potongan dan jahitan sebagai capres atau cawapres. Bahwa sekarang ada yang menyebut nama saya dan menawari saya, saya tidak tergoda awalnya. Tapi lama-lama semakin banyak yang menyebut, saya sempat tergoda juga. Namun, saya akan tetap konsisten dengan tugas saya, dan saya baru akan putuskan semua di tahun 2013," tegas Mahfud di depan puluhan WNI yang bekerja di Aljazair. Demikian keterangan pers KBRI Alger yang diterima Kompas seperti dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd. Rahman, dari Kairo -Mesir.

Menurut dia, setidaknya ada tiga opsi yang akan dia sampaikan nanti di tahun 2013.

"Opsi pertama, tentu saya yang tidak punya potongan ini tidak mau dan tidak siap. Opsi kedua, kalau dipaksa-paksa dan saya merasa ada kandidat yang layak jadi pemimpin, saya harus menghormati dan mendukungnya. Dan opsi ketiga, jika saya merasa tidak mampu dan saya melihat ada calon yang pas dan layak, saya akan membuat barisan dengan teman-teman untuk mendukung calon tersebut. Itu opsi-opsinya, namun untuk kepastiannya, tunggu saya selesaikan tugas dulu di MK," terang Mahfud.

Mahfud menegaskan, sebagai hakim dia dilarang membuat keputusan politik dan kebijakan yang mengarahkan pada posisi politiknya di masa mendatang. Namun, jika suara itu berasal dari luar dan merupakan aspirasi, tentu dalam negara demokrasi dia tidak boleh melarangnya, apalagi menghalanginya.

Tentang pemimpin mendatang, Mahfud menegaskan, perlunya kepemimpinan yang bersih dan berani di pemilu 2014 mendatang.

"Kalau ada calon yang bersih tapi tidak berani, ya buat apa? sebaliknya, kalau ada calon yang berani tak tidak bersih, itu malah bahaya. Karena itu, dua slogan dan jargon di atas, yaitu bersih dan berani itu wajib dimiliki oleh calon pemimpin mendatang kalau mau menyelesaikan problematika di Indonesia," terang Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com