Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Hasanuddin: Lebih Baik Membeli daripada Hibah

Kompas.com - 02/07/2012, 21:25 WIB
Wisnu Dewabrata

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin mempertanyakan makna pemberian hibah empat pesawat angkut militer jenis Hercules C-130/H dari Pemerintah Australia. Pesawat tersebut diserahterimakan dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Darwin.

Hasanuddin melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi sepanjang proses pemberian hibah dari Negeri Kanguru itu.

Menurut Hasanuddin, tawaran hibah dari Australia pernah disampaikan Kementerian Pertahanan pada pertengahan tahun 2011. Informasi itu disampaikan ke DPR lantaran proses hibah memerlukan persetujuan alokasi anggaran.

"Keempat pesawat yang akan dihibahkan itu masih harus diperbaiki sehingga butuh dana. Dana perbaikan yang diperlukan sebesar 60 juta dolar AS atau 15 juta dolar AS per pesawat," kata Hasanuddin, Senin (2/7/2012) di Jakarta.

Saat itu, Komisi I menyanggupi karena melihat TNI memang sangat membutuhkan tambahan pesawat angkut personel tadi. Namun beberapa bulan kemudian Kemhan, melapor lagi kalau hibah dibatalkan oleh pihak Australia. Namun demikian, pada awal tahun 2012 pemerintah melalui Kemhan kembali menyampaikan bahwa hibah empat pesawat angkut personel tadi kembali ditawarkan oleh Australia.

Keempat pesawat itulah yang diserahkan kepada Presiden Yudhoyono dalam kunjungannya kali ini ke Australia. Akan tetapi, kata Hasanuddin, pada saat yang sama Australia juga menawarkan penjualan sembilan unit pesawat sejenis dengan harga rata-rata per unit sama dengan harga pesawat hibah.

"Lantas apa maknanya memberi hibah? Harga yang dibayarkan toh sama. Kenapa kita tidak membeli saja 10 unit, misalnya. Dengan membeli kan harga diri kita sebagai bangsa dan negara berdaulat terjaga," tutur Hasanuddin.

Terkait masalah itu, Hasanuddin menyatakan dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dari pemerintah secara resmi di Komisi I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com