Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Usulkan Menteri Pemberdayaan Perempuan Diisi Laki-Laki

Kompas.com - 02/07/2012, 12:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diisi oleh laki-laki. Langkah itu, menurut Marzuki, agar laki-laki lebih peduli terhadap kaum perempuan.

Usulan itu disampaikan Marzuki dalam seminar "Peran Anggota Parlemen Laki-Laki dalam Pencapaian Kesetaraan Gender" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Seminar itu dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, para politisi perempuan, pemerhati isu perempuan, dan mahasiswa.

"Mungkin ada baiknya Menteri Pemberdayaan Perempuan diisi laki-laki supaya ada kepedulian laki-laki terhadap perempuan. Kalau perempuan, pasti peduli dengan perempuan. Mudah-mudahan Menteri Pemberdayaan Perempuan diganti laki-laki," kata Marzuki disabut tepuk tangan dan tawa para hadirin.

Marzuki mengakui, peran anggota Dewan laki-laki masih kurang dalam memperjuangkan isu-isu perempuan lantaran tidak semua anggota paham soal kesetaraan gender. Pemahanan kekerasan berbasis gender hanya berkaitan dengan kekerasan fisik. Padahal, perbuatan tidak menyenangkan, merugikan, membahayakan, menyakiti fisik maupun seksual, ancaman, paksaan, dan lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender.

Bahkan, Marzuki menyebutkan, tanpa sadar budaya patriarki masih dilakukan di lingkungan parlemen. "Budaya patriarki sering kali kita lakukan yang dianggap tidak masalah. Akibatnya, terjadi kekerasan berbasis gender," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki juga menyinggung belum tercapainya 30 persen perempuan di parlemen meskipun setiap parpol diwajibkan memasukkan 30 persen calon anggota legislatif dari perempuan. Hasil Pemilu Legislatif 2009, politisi perempuan hanya 18 persen dari 560 anggota Dewan.

Untuk itu, Marzuki berharap agar ke depan peran politisi laki-laki lebih ditingkatkan dalam membahas isu perempuan. Selain itu, perlu dikaji peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kesetaraan gender. "Kikis budaya patriarki yang membungkus parlemen," pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com