Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengukuhan Ical yang Ternoda...

Kompas.com - 30/06/2012, 06:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014 ternoda. Dua kader Golkar terseret dalam kasus dugaan korupsi, tepat di saat Ical dikukuhkan sebagai capres.

Pengukuhan itu dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di Hotel Aston, Bogor, Jumat (29/6/2012) malam. Di Jakarta, pada saat yang bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen, Setya Novanto.

Setya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON).

Tak hanya itu. KPK juga mengumumkan penetapan tersangka politisi Golkar, Zulkarnaen Djabar. Kasus yang menyeret anggota Badan Anggaran DPR itu tak biasa. Dia diduga korupsi dalam proyek pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama. Dugaan lain, ia juga terlibat dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag 2011.

Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan pernyataan Ical ketika membuka Rapimnas. Dalam pidatonya di hadapan ratusan petinggi dan kader Golkar, Ical menyinggung derasnya sorotan negatif publik terhadap parpol. Seperti diketahui, publik geram atas berbagai kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi.

"Alhamdulillah, Partai Golkar tidak termasuk yang banyak disorot," kata Ical, yang lantas disambut tepuk tangan kader-kader Golkar.

Bahkan, Ical menyebut kader Golkar boleh berbangga diri dengan berbagai hasil jajak pendapat yang menempatkan Golkar di urutan teratas. Dia mengutip survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan hasil elektabilitas Golkar sebesar 20,9 persen dan Soegeng Sarjadi Syndicate dengan angka 23 persen.

Beberapa petinggi Golkar mengaku, pihaknya terpukul dengan penetapan tersangka Zulkarnaen. Pasalnya, kasus dugaan korupsi itu menyangkut kitab suci.

Ketika dikonfirmasi perihal penetapan tersangka Zulkarnaen, Ical dan beberapa petinggi partai lain, seperti Idrus Marham, Hajriyanto Y Thohari, dan Priyo Budi Santoso, mengaku tak berprasangka buruk atas langkah KPK di saat hajatan besar partainya.

"Saya yakin, KPK ketika menetapkan tersangka sudah ada sebabnya. Namun demikian, tersangka belum tentu bersalah," kata Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com